Materi Hukum • 05 May 2026

Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu

literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu

Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.

Materi Hukum • 16 Jul 2024

Keunggulan Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Non-Litigasi di Indonesia dalam Era Digitalisasi

literasihukum.com/penyelesaian-sengketa-bisnis-non-litigasi

Artikel ini membahas penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis yang merupakan aspek esensial yang memengaruhi kelancaran operasional dan stabilitas hubungan bisnis.

Berita • 28 Feb 2025

Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jatim dan UiTM Malaysia Gelar Kuliah Tamu Internasional, Bahas Kontrak Konstruksi Indonesia–Malaysia

news.literasihukum.com/fakultas-hukum-upn-veteran-jatim-dan-uitm-malaysia-gelar-kuliah-tamu-internasional-bahas-kontrak-konstruksi-indonesia-malaysia

Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jawa Timur (UPN ”Veteran” Jatim) sukses menggelar kegiatan International Guest Lecture dengan tema “Legal Aspects Of Construction Contracts In Indonesia And Malaysia”.

Materi Hukum • 16 Jul 2025

Mengupas Tuntas Mens Rea dan Actus Reus

literasihukum.com/mens-rea-actus-reus

Pahami pengertian mens rea dan actus reus sebagai unsur-unsur tindak pidana fundamental dalam hukum pidana Indonesia. Analisis mendalam mengenai perbedaan dolus dan culpa, sifat melawan hukum, serta r...

Berita • 06 Jan 2026

Perkara Transisi KUHP: Hakim Didorong Tegas Pilih Pasal Lama atau Pasal Baru yang Paling Menguntungkan

news.literasihukum.com/perkara-transisi-kuhp-pasal-lama-vs-pasal-baru

KUHP Nasional berlaku efektif 2 Januari 2026. MA mengingatkan perkara transisi wajib menilai pasal lama vs pasal baru berdasarkan Pasal 618 jo Pasal 3, dengan pertimbangan transparan dan uji “lebih menguntungkan”.

Berita • 06 Jan 2026

KUHAP 2025 Atur Pengakuan Bersalah, MA Siapkan PERMA Plea Bargain

news.literasihukum.com/kuhap-2025-pengakuan-bersalah-percepat-peradilan-pidana

KUHAP 2025 mengatur mekanisme “pengakuan bersalah” (plea bargain) yang harus sukarela, didampingi kuasa hukum, dan tetap diuji hakim.

Materi Hukum • 09 Feb 2024

Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!

literasihukum.com/putusan-dkpp-batalkan-penetapan-cawapres

Artikel ini mengulas fungsi, wewenang, serta implikasi putusan DKPP dalam konteks kasus konkret, termasuk penegakan keputusan Mahkamah Konstitusi yang mempengaruhi tahapan pemilu presiden dan wakil pr...

Materi Hukum • 17 Apr 2024

Tanggung jawab Bank Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS

literasihukum.com/tanggung-jawab-bank-digital

Artikel ini membahas tentang tanggung jawab Perbankan Digital terhadap Nasabah atas Suku Bunga Simpanan yang melebihi ketentuan LPS.

Berita • 06 Mar 2024

Grafik Sirekap Dihentikan: Jubir Timnas Anies-Muhaimin Kritik KPU, Masyarakat Bingung

news.literasihukum.com/grafik-sirekap-dihentikan

Jakarta, Literasi Hukum - Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menghentikan penayangan grafik dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) menuai kritik dari Juru Bicara Tim Nasional Anies-...

Materi Hukum • 09 Jun 2024

Perkembangan Hukum dan Tantangan Penegakan Hak Asasi Manusia di Indonesia

literasihukum.com/hukum-dan-tantangan-penegakan-hak-asasi-manusia

Artikel ini membahas perkembangan hukum dan tantangan penegakan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia.