Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/5912/perubahan-kedua-atas-peraturan-bupati-nomor-16-tahun-2024-tentang-penjabaran-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 39 · Tahun 2024

Perubahan Kedua atas Perbup Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

literasihukum.com/peraturan/1420/perubahan-kedua-atas-perbup-bombana-nomor-34-tahun-2024-tentang-penjabaran-perubahan-apbd-ta-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Perbup Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 43 · Tahun 2024

Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/2741/perubahan-ketiga-atas-peraturan-bupati-gunungkidul-nomor-31-tahun-2024-tentang-penjabaran-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-tahun-anggaran-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Gunungkidul Nomor 43 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 66 · Tahun 2024

Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/6463/perubahan-atas-peraturan-bupati-nomor-60-tahun-2024-tentang-penjabaran-perubahan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-kabupaten-muna-barat-tahun-anggaran-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Muna Barat Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Muna Barat Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 38 · Tahun 2024

Perubahan atas Perbup Bombana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024

literasihukum.com/peraturan/1422/perubahan-atas-perbup-bombana-nomor-3-tahun-2024-tentang-pedoman-pengalokasian-dan-pelaksanaan-anggaran-alokasi-dana-desa-di-kabupaten-bombana-tahun-anggaran-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Bombana Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengalokasian dan Pelaksanaan Anggaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Bombana Tahun Anggaran 2024

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 35 · Tahun 2024

Perubahan atas Perbup Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

literasihukum.com/peraturan/1469/perubahan-atas-perbup-bombana-nomor-34-tahun-2024-tentang-penjabaran-perubahan-apbd-ta-2024

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bombana Nomor 35 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perbup Bombana Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2024

Materi Hukum • 05 May 2026

Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu

literasihukum.com/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu

Label "ramah lingkungan" palsu bisa berujung sanksi pidana, perdata, dan administratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.

Materi Hukum • 30 Jul 2025

Independensi di Ujung Tanduk: Analisis Kritis Mahkamah Konstitusi di Era Legislasi Abusif

literasihukum.com/independensi-mk-era-jokowi-analisis-politik-legislasi-abusive

Literasi Hukum - Bagaimana kita mengukur independensi sebuah lembaga peradilan? Pertanyaan ini menjadi semakin krusial ketika lembaga tersebut adalah Mahkamah Konstitusi (MK), sebuah institusi yang la...

Materi Hukum • 12 May 2026

Kekerasan dalam Pacaran: Hak Hukummu Menurut Pasal 466 KUHP

literasihukum.com/kekerasan-dalam-pacaran-hak-hukummu-menurut-pasal-466-kuhp

Belum menikah bukan berarti tidak dilindungi hukum. Pasal 466 KUHP Nasional 2026 dan UU TPKS mengatur kekerasan dalam pacaran secara eksplisit. Kenali hakmu.

Materi Hukum • 28 Mar 2024

Substantive Justice dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

literasihukum.com/substantive-justice-putusan-mahkamah-konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting dalam menjaga supremasi konstitusi dan mewujudkan keadilan substantif di Indonesia. Melalui kewenangannya dalam pengujian undang-undang dan putusan-putu...