Menampilkan 131–140 dari 200 hasil
· ~2ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 9 · Tahun 2011
• 20 Jul 2026
Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
literasihukum.com/peraturan/14380/pencabutan-peraturan-daerah-kota-bogor-dan-pasal-pasal-tentang-retribusi-daerah-yang-tidak-terkait-dengan-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah
Peraturan Daerah (Perda) Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Bogor Dan Pasal-Pasal Tentang Retribusi Daerah Yang Tidak Terkait Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Da…
Berita
• 16 Feb 2024
Bali Larang Penjualan Daging Anjing, Terancam Denda Rp 50 Juta!
literasihukum.com/perda-bali-larangan-penjualan-daging-anjing
…n distribusi daging anjing di wilayah tersebut. Peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Ba...
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 13 · Tahun 1992
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG
literasihukum.com/peraturan/1851/organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-wilayahdaerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng-dan-organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-bantaeng
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 1992 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH/DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG DAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUP…
Peraturan
Peraturan Bupati (Perbup) · No. 29 · Tahun 2013
PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
literasihukum.com/peraturan/950/pelimpahan-kewenangan-pengelolaan-keuangan-pemerintah-daerah-kabupaten-maros-kepada-koordinator-pengelolaan-keuangan-daerah-bendahara-umum-daerah-pejabat-pengelola-keuangan-daerah-dan-kepala-satuan-kerja-perangkat-daerah
…n Maros Nomor 29 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MAROS KEPADA KOORDINATOR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH, BENDAHARA UMUM DAERAH, PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH, DAN KEPALA SATUAN KER…
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 6 · Tahun 2010
Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah Selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
literasihukum.com/peraturan/14310/pencabutan-beberapa-peraturan-daerah-kabupaten-kudus-tentang-retribusi-daerah-selain-yang-diatur-dalam-undang-undang-nomor-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Retribusi Daerah Selain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi…
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 2 · Tahun 1995
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
literasihukum.com/peraturan/2163/perubahan-pertama-peraturan-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang-nomor-4-tahun-1990-tentang-kedudukan-keuangan-ketua-wakil-ketua-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 1995 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang Nomor 4 Tahun 1990 Tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Dewan Perwakilan Ra…
Peraturan
Peraturan Daerah (Perda) · No. 7 · Tahun 1990
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang
literasihukum.com/peraturan/3829/susunan-organisasi-dan-tata-kerja-sekretariat-wilayah-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang-dan-sekretariat-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-daerah-tingkat-ii-magelang
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/ Daerah Kabupaten Daerah TIngkat II Magelang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingka…
Berita
• 29 May 2024
Saksi Partai Nanggroe Aceh DAPIL Aceh Timur 4 Ungkap Penggelembungan Suara Partai Persatuan Pembangunan
literasihukum.com/partai-nanggroe-aceh-dapil-aceh-timur-4
…ebut adanya penggelembungan suara di tiga kecamatan untuk Partai Persatuan Pembangunan di Daerah Pemilihan Aceh Timur 4.
Opini
• 11 Feb 2024
Film Dokumenter Dirty Vote: Membongkar Manuver Kotor Presiden Jokowi di Pemilu 2024
literasihukum.com/dirty-vote-manuver-kotor-presiden-jokowi
Literasi Hukum - Kontestasi pemilihan umum di tahun 2024 kali ini terasa sangat berbeda. Manuver kotor Presiden Jokowi dalam memenangkan putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka pada kontestasi pemiliha...
Opini
• 23 Jan 2024
Pengadilan HAM: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Tujuan Pembentukannya
literasihukum.com/pengadilan-ham-pengertian-dasar-hukum
artikel ini menjelaskan mengenai pengadilan HAM, mulai dari pengertian, latar belakang, kedudukan, hingga tujuan dibentuknya pengadilan HAM. gambar: LMS UMMI
Pasang Iklan