Materi Hukum • 26 Mar 2024

Pengadilan Umum dan Pengadilan Khusus: 5 Menit Memahami Perbedaannya

literasihukum.com/pengadilan-umum-dan-pengadilan-khusus

…n khusus. Masing-masing memiliki fokus dan kewenangan menangani perkara yang berbeda. Memahami perbedaannya pentin...

Berita • 12 Jan 2026

Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK

news.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti

Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.

Berita • 16 Apr 2026

19 Kuasa Hukum PB XIV Purbaya Mundur, Posisi di Keraton Dievaluasi

news.literasihukum.com/tim-hukum-pb-xiv-purbaya-pertimbangkan-evaluasi-posisi-di-bebadan-keraton-solo

…hukum PB XIV Purbaya mundur dari gugatan di PN Solo karena beda prinsip pembelaan. Posisi struktural di bebadan Keraton Solo turut dievaluasi.

Berita • 06 Mar 2026

Komisi Reformasi Polri Rampung, Laporan ke Prabowo Ditargetkan Sebelum Lebaran

news.literasihukum.com/komisi-reformasi-polri-rampung-laporan-ke-prabowo-sebelum-lebaran

Komisi Reformasi Polri menyelesaikan rekomendasi reformasi kelembagaan Polri dan menargetkan laporan kepada Presiden Prabowo sebelum Lebaran 2026. Reformasi diarahkan hingga 2029.

Berita • 02 May 2026

Presiden Prabowo Teken Perpres Potongan Ojol Maksimal 8%

news.literasihukum.com/presiden-prabowo-teken-perpres-potongan-ojol-maksimal-8-persen

Presiden Prabowo resmi teken Perpres 27/2026. Potongan ojol maksimal 8 persen, driver dapat 92% pendapatan plus jaminan sosial BPJS.

Materi Hukum • 02 May 2026

Resign? Ini Hak Karyawan yang Wajib Dibayar Perusahaan

literasihukum.com/resign-ini-hak-karyawan-yang-wajib-dibayar-perusahaan

Resign bukan berarti tidak dapat apa-apa. Ketahui uang pisah, UPH, paklaring, dan hak JHT yang wajib diberikan perusahaan berdasarkan PP 35/2021.

Berita • 24 Apr 2026

Gerindra dan PDIP Pertanyakan Wewenang KPK Batasi Ketum Parpol

news.literasihukum.com/gerindra-pdip-pertanyakan-wewenang-kpk-jabatan-ketua-umum

Gerindra dan PDIP mempertanyakan kewenangan KPK terkait usulan pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik maksimal dua periode dalam kajian tata kelola.

Berita • 16 Apr 2026

Wakil Ketua DPR RI Prihatin atas Penangkapan 6 Kepala Daerah oleh KPK

news.literasihukum.com/wakil-ketua-dpr-ri-prihatin-atas-penangkapan-6-kepala-daerah-oleh-kpk

Pimpinan DPR RI menyatakan keprihatinan mendalam atas rentetan OTT KPK terhadap enam kepala daerah sejak awal 2026 yang memicu krisis integritas birokrasi lokal.

Editorial • 31 Mar 2026

PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun

literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun

PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.

Berita • 22 Apr 2026

BNI Kembalikan Rp28 Miliar Dana Umat Paroki Aek Nabara yang Digelapkan

news.literasihukum.com/bni-kembalikan-rp28-miliar-dana-umat-paroki-aek-nabara-yang-digelapkan

BNI berkomitmen mengembalikan penuh dana Rp28 miliar milik CU Paroki Aek Nabara yang digelapkan oleh eks Kepala Kantor Kas. DPR turun tangan mediasi.