Menampilkan 121–130 dari 200 hasil
· ~143ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Berita
• 17 Sep 2025
MK Putuskan Uji Formil UU TNI Hari Ini: Menilik Kembali Pertarungan Konstitusional Partisipasi Publik
news.literasihukum.com/mk-putuskan-uji-formil-uu-tni-hari-ini-menilik-kembali-pertarungan-konstitusional-partisipasi-publik
Hari ini MK bacakan putusan uji formil UU TNI. Simak kembali perjalanan 5 gugatan yang mempersoalkan minimnya partisipasi publik dalam proses pembentukannya.
Berita
• 23 Mar 2024
Hari Kedua Pendaftaran Sengketa Hasil Pemilu 2024: Baru 8 Pendaftar, Puncak Diprediksi di Hari Terakhir
news.literasihukum.com/sengketa-hasil-pemilu
Masuk ke hari kedua masa pendaftaran sengketa hasil pemilu legislatif, belum terdapat satu pun partai yang mengajukan sengketa hasil Pemilihan Umum 2024.
Berita
• 11 Jun 2024
Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik Lebih dari Tiga Kali Lipat, Pertanda Apa?
news.literasihukum.com/sengketa-pileg-yang-dikabulkan-mk-2024-naik
Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan 44 kasus sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan berbagai perintah, termasuk penyandingan suara, penghitungan ulang surat suara, dan pemungutan sua...
Berita
• 12 Mar 2026
Netanyahu Dikabarkan Tewas, The Jerusalem Post Sebut Hanya Spekulasi
news.literasihukum.com/netanyahu-dikabarkan-tewas-the-jerusalem-post-sebut-hanya-spekulasi
Rumor PM Israel Netanyahu tewas akibat serangan Iran beredar. The Jerusalem Post sebut spekulasi tanpa bukti. Aktivitas publik terakhir tunjukkan
Editorial
• 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Editorial
• 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Peraturan
Undang-undang Darurat · No. 15 · Tahun 1951
• 10 Sep 1951
Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaan dan Tentang Perubahan Pajak Peralihan 1944
literasihukum.com/peraturan/16576/penilaian-dari-bagian-bagian-pendapatan-dan-kekayaan-baik-yang-diperoleh-maupun-yang-berada-dalam-uang-asing-untuk-pemungutan-pajak-peralihan-pajak-upah-pajak-perseroan-dan-pajak-kekayaan-dan-tentang-perubahan-pajak-peralihan-1944
Undang-undang Darurat Nomor 15 Tahun 1951 tentang Penilaian dari Bagian-Bagian Pendapatan dan Kekayaan, Baik yang Diperoleh Maupun yang Berada dalam Uang Asing, Untuk Pemungutan Pajak Peralihan, Pajak Upah, Pajak Perseroan dan Pajak Kekayaa…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 21 · Tahun 1956
• 01 Sep 1956
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran Yang Sah" Sebagai Undang-Undang
literasihukum.com/peraturan/16758/penetapan-undang-undang-darurat-no-4-tahun-1955-lembaran-negara-tahun-1955-no-18-tentang-larangan-untuk-mengumpulkan-uang-logam-yang-sah-dan-larangan-memperhitungkan-agio-pada-waktu-penukaran-alat-alat-pembayaran-yang-sah-sebagai-undang-undang
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 4 Tahun 1955 (Lembaran-Negara Tahun 1955 No. 18) tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang Logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio Pada Waktu Penuka…
Peraturan
Undang-undang (UU) · No. 4 · Tahun 1972
• 09 Nov 1972
Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
literasihukum.com/peraturan/17056/perubahan-dan-tambahan-ketentuan-mengenai-beberapa-jenis-tanda-kehormatan-republik-indonesia-yang-berbentuk-bintang-dan-tentang-urutan-derajattingkat-jenis-tanda-kehormatan-republik-indonesia-yang-berbentuk-bintang
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia y…
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 1 · Tahun 1950
Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-Peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-Daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia
literasihukum.com/peraturan/15694/peraturan-yang-menetapkan-peraturan-peraturan-mana-yang-berlaku-untuk-daerah-daerah-yang-menggabungkan-pada-republik-indonesia
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1950 tentang Peraturan Yang Menetapkan Peraturan-Peraturan Mana Yang Berlaku Untuk Daerah-Daerah Yang Menggabungkan Pada Republik Indonesia
