Berita • 07 May 2024

Yerry Miagoni Duga Ada Kecurangan 14.870 Suara di Pemilu Papua Tengah, Bawaslu Benarkan

news.literasihukum.com/en/yerry-miagoni-alleges-14870-vote-irregularities-in-central-papua-election-election-supervisory-body-confirms

Mahkamah Konstitusi (MK) gelar sidang lanjutan dua perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon anggota DPRD Papua Tengah.

Opini • 06 Jan 2025

Putusan MK Tentang Batas Usia Jabatan Notaris: Kepastian Hukum yang Masih Menggantung?

literasihukum.com/en/the-constitutional-courts-decision-on-the-age-limit-for-notary-positions-legal-certainty-that-remains-pending

Baru-baru ini, Selasa, 17 Desember 2024 Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan penting yang menjadi perhatian luas, khususnya di kalangan praktisi Notaris dan/atau PPAT. Putusan ini berkaitan d...

Materi Hukum • 12 Feb 2024

Open Legal Policy: Memahami Kewenangan Pembentuk Undang-Undang di Indonesia

literasihukum.com/en/open-legal-policy-understanding-the-authority-of-lawmakers-in-indonesia

Open Legal Policy adalah kewenangan pembentuk UU saat konstitusi tidak memberikan batasan jelas terkait materi dalam UU. Pelajari pengertian, contoh, batasan, dan penerapan di negara lain.

Berita • 07 May 2024

Sidang Terus Berlanjut, MK Dengarkan Jawaban Termohon dan Bawaslu dalam Perkara PHPU Calon Anggota DPRD Intan Jaya

news.literasihukum.com/en/the-hearing-continues-the-constitutional-court-listens-to-the-respondents-and-bawaslus-responses-in-the-case-of-post-election-dispute-of-intan-jaya-dprd-member-candidates

Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan dugaan perselisihan hasil Pemilu calon DPRD Intan Jaya yang diajukan Venos Sondegau. KPU bantah tudingan kecurangan dan Bawaslu tak temukan pelanggar...

Berita • 07 Mar 2024

7 Eks Anggota PPLN Kuala Lumpur Dilimpahkan ke JPU, Polri: Berkas Perkara Lengkap

news.literasihukum.com/en/7-former-members-of-the-overseas-election-committee-of-kuala-lumpur-transferred-to-the-public-prosecutor-indonesian-national-police-case-files-complete

Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipudum) Bareskrim Polri telah mengikuti permintaan jaksa penuntut umum (JPU) untuk menyerahkan tanggung jawab terhadap tujuh mantan anggota Panitia Pem...

Berita • 15 May 2024

Tidak Ada Pengurangan Suara PPP ke Partai Garuda di Jambi, KPU Tegas Menjawab

news.literasihukum.com/en/no-vote-reduction-for-ppp-to-garuda-party-in-jambi-kpu-firmly-responds

KPU menegaskan tidak menemukan pengurangan atau perpindahan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ke Partai Garuda di Jambi.

Berita • 06 May 2024

Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK

news.literasihukum.com/en/allegations-of-violations-and-vote-stealing-in-intan-jaya-denied-by-kpu-bawaslu-and-pan-in-constitutional-court-hearing

Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.

Berita • 11 Jun 2024

Sengketa Pileg yang Dikabulkan MK Naik Lebih dari Tiga Kali Lipat, Pertanda Apa?

news.literasihukum.com/en/legislative-election-disputes-granted-by-the-constitutional-court-increase-more-than-threefold-what-does-this-signify

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan 44 kasus sengketa Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 dengan berbagai perintah, termasuk penyandingan suara, penghitungan ulang surat suara, dan pemungutan sua...

Opini • 05 Sep 2025

Menimbang Seruan Bubarkan DPR: Alternatif Sah Lebih Rasional

literasihukum.com/en/considering-calls-to-dissolve-the-dpr-a-more-rational-legitimate-alternative

Seruan bubarkan DPR muncul usai kenaikan tunjangan anggota dewan. Artikel ini membedah apakah DPR benar-benar bisa dibubarkan.

Materi Hukum • 05 May 2026

Greenwashing: Konsekuensi Hukum Klaim Lingkungan Palsu

literasihukum.com/en/greenwashing-konsekuensi-hukum-klaim-lingkungan-palsu

…ministratif. Pelajari kerangka hukum Indonesia dan tren regulasi global anti-greenwashing 2026.