Opini • 13 Mar 2026

Putusan BPSK Mangkrak? Strategi Eksekusi Efektif Di Pengadilan

literasihukum.com/cara-eksekusi-putusan-bpsk-di-pengadilan-negeri-syarat-dan-prosedurnya

Pahami prosedur & syarat menjalankan putusan BPSK di Pengadilan Negeri. Hak konsumen terlindungi, putusan BPSK ditegakkan secara efektif.

Opini • 06 Apr 2026

Revisi UU Pemilu Pasca Putusan MK: Kewajiban Konstitusional Mendesak?

literasihukum.com/revisi-uu-pemilu-pasca-putusan-mk-kewajiban-konstitusional-mendesak

Analisis implikasi putusan MK tentang presidential threshold dan urgensi revisi UU Pemilu untuk Pilpres 2029. Apa mandat konstitusionalnya?

Materi Hukum • 07 Feb 2023

Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam KUHP Baru

literasihukum.com/pertanggungjawaban-pidana-korporasi

Artikel ini membahas mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam KUHP baru. Mau tau tentang pertanggungjawaban pidana? yuk simak

Opini • 28 Mar 2025

Pengaturan Doktrin Business Judgment Rule dalam Revisi UU BUMN: Melindungi Kepentingan Bisnis dan Menghindari Kriminalisasi Direksi

literasihukum.com/pengaturan-doktrin-business-judgment-rule-dalam-revisi-uu-bumn-melindungi-kepentingan-bisnis-dan-menghindari-kriminalisasi-direksi

Artikel ini membahas doktrin business judgment rule yang terdapat dalam revisi UU BUMN dan implikasi yang dapat dihadirkan kedepannya

Materi Hukum • 27 Apr 2026

9 Hak Saat Diperiksa Polisi yang Wajib Diketahui Warga

literasihukum.com/hak-saat-diperiksa-polisi

Dipanggil polisi sebagai saksi? Ketahui 9 hak hukum Anda saat diperiksa polisi berdasarkan KUHAP Baru 2026, termasuk hak diam dan hak menolak tanda tangan BAP.

Materi Hukum • 12 May 2026

Kekerasan dalam Pacaran: Hak Hukummu Menurut Pasal 466 KUHP

literasihukum.com/kekerasan-dalam-pacaran-hak-hukummu-menurut-pasal-466-kuhp

Belum menikah bukan berarti tidak dilindungi hukum. Pasal 466 KUHP Nasional 2026 dan UU TPKS mengatur kekerasan dalam pacaran secara eksplisit. Kenali hakmu.

Berita • 02 Mar 2026

MK Hapus Frasa “Tidak Langsung” di Pasal 21 UU Tipikor

news.literasihukum.com/mk-hapus-frasa-tidak-langsung-di-pasal-21-uu-tipikor

MK menyatakan frasa “secara langsung atau tidak langsung” di Pasal 21 UU Tipikor inkonstitusional karena berpotensi menjadi pasal karet obstruction of justice.

Opini • 14 Feb 2024

Penyelesaian Sengketa Waris di Indonesia

literasihukum.com/penyelesaian-sengketa-waris-di-indonesia

Artikel ini membahas mengenai cara penyelesaian sengketa waris di Indonesia. Yuk simak pembahasannya.

Opini • 03 Mar 2026

Mengurai Benang Kusut Batas Kerugian Negara dan Kerugian Lingkungan dalam Putusan Hakim di Indonesia

literasihukum.com/mengurai-benang-kusut-batas-kerugian-negara-dan-kerugian-lingkungan-dalam-putusan-hakim-di-indonesia

Membedah batas kerugian negara dan lingkungan hidup dalam putusan hakim kasus korupsi SDA di Indonesia demi kepastian hukum dan keadilan ekologis.

Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

news.literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...