Menampilkan 121130 dari 200 hasil · ~142ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Editorial • 14 Mar 2026
Serangan terhadap Pembela HAM Tidak Boleh Dibiarkan
literasihukum.com/serangan-terhadap-pembela-ham-tidak-boleh-dibiarkan
Serangan pada pembela HAM adalah ancaman demokrasi. Negara wajib usut tuntas, lindungi korban, dan jamin keamanan aktivis.
Editorial • 19 Mar 2026
Negara Tak Boleh Berlindung di Balik Seragam
literasihukum.com/negara-tak-boleh-berlindung-di-balik-seragam
Kasus Andrie Yunus bukan sekadar penganiayaan. Ini ujian bagi negara hukum, perlindungan pembela HAM, dan keberanian menembus impunitas dalam perkara yang melibatkan aparat.
Editorial • 31 Mar 2026
PP TUNAS Tak Boleh Berhenti pada Operasi Tertib Akun
literasihukum.com/pp-tunas-tak-boleh-berhenti-pada-operasi-tertib-akun
PP TUNAS harus lebih dari sekadar operasi akun. Negara wajib tata platform digital demi lindungi anak dari eksploitasi dan konten berbahaya.
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 27 · Tahun 2012 • 26 Nov 2012
TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
literasihukum.com/peraturan/8505/tata-cara-penganggaran-pelaksanaan-dan-penatausahaan-pertanggungjawaban-dan-pelaporan-serta-monitoring-dan-evaluasi-hibah-dan-bantuan-sosial-yang-bersumber-dari-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Luwu Timur Nomor 27 Tahun 2012 tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI AN…
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 42 · Tahun 2017 • 04 Sep 2017
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN
literasihukum.com/peraturan/5183/pelaksanaan-peraturan-daerah-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan-nomor-2-tahun-2017-tentang-hak-keuangan-dan-administratif-pimpinan-dan-anggota-dewan-perwakilan-rakyat-daerah-kabupaten-pangkajene-dan-kepulauan
Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 42 Tahun 2017 tentang PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGO…
Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 7 · Tahun 2024 • 13 Sep 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Kementerian Koperasi dan Usaha Menengah dan Kecil
literasihukum.com/peraturan/14956/perubahan-atas-peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-1-tahun-2022-tentang-pelaksanaan-program-kegiatan-dan-anggaran-dekonsentrasi-kementerian-koperasi-dan-usaha-menengah-dan-kecil
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Anggaran Dekonsentrasi Ke…
Peraturan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah · No. 10 · Tahun 2023
Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah
literasihukum.com/peraturan/18068/perubahan-atas-peraturan-menteri-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah-nomor-11-tahun-2022-tentang-organisasi-dan-tata-kerja-kementerian-koperasi-dan-usaha-kecil-dan-menengah
Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koperasi Dan Usaha…
Peraturan Peraturan Walikota (Perwali) · No. 21 · Tahun 2024 • 03 Sep 2024
TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK AIR TANAH, PENGURANGAN POKOK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
literasihukum.com/peraturan/11432/tata-cara-pemberian-keringanan-pokok-pajak-air-tanah-pengurangan-pokok-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-serta-pengurangan-dan-pembebasan-pokok-danatau-sanksi-administratif-pajak-bumi-dan-bangunan-perdesaan-dan-perkotaan
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Balikpapan Nomor 21 Tahun 2024 tentang TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN POKOK PAJAK AIR TANAH, PENGURANGAN POKOK BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN, SERTA PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN POKOK DAN/ATAU SANK…
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 30 · Tahun 2024
PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
literasihukum.com/peraturan/8218/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-bentuk-sinergi-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan
Peraturan Bupati (Perbup) Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 30 Tahun 2024 tentang PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DAN OPSEN PAJAK MIN…
Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 14 · Tahun 2025
Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Antara Daerah dan Provinsi Dalam Implementasi Kebijakan Yang Berdampak Pada Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
literasihukum.com/peraturan/5953/pemungutan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-bentuk-sinergi-antara-daerah-dan-provinsi-dalam-implementasi-kebijakan-yang-berdampak-pada-pemungutan-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan-dan-opsen-pajak-mineral-bukan-logam-dan-batuan
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Konawe Utara Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Antara Daerah dan Provinsi Dalam Implementasi Kebijakan Yang Berdampak Pada Pemungutan Paj…
Mau Konsultasi Hukum?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.