Menampilkan 91–100 dari 200 hasil
· ~1ms
Tips: gunakan kata kunci spesifik, mis. "KUHAP" atau "perbuatan melawan hukum".
Peraturan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan · No. 3 · Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, Keamanan
literasihukum.com/peraturan/16315/perubahan-atas-peraturan-menteri-koordinator-bidang-politik-hukum-dan-keamanan-nomor-4-tahun-2019-tentang-penyelenggaraan-kearsipan-di-kementerian-koordinator-bidang-politik-hukum-keamanan
Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Kementeria…
Materi Hukum
• 03 Jan 2025
Sistem Hukum Amerika: Memahami Hak Konstitusional dan Peran Mahkamah Agung AS
literasihukum.com/en/the-american-legal-system-understanding-constitutional-rights-and-the-role-of-the-us-supreme-court
Pelajari struktur hukum Amerika Serikat, hak konstitusional, dan peran Mahkamah Agung AS. Ketahui bagaimana hukum di AS berkembang dan memengaruhi masyarakat.
Peraturan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) · No. 16 · Tahun 1960
• 14 Apr 1960
Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
literasihukum.com/peraturan/15817/beberapa-perubahan-dalam-kitab-undang-undang-hukum-pidana
…g-Undang (Perpu) Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Materi Hukum
• 22 Jun 2024
Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Melalui Suatu Keputusan Kepala Daerah
literasihukum.com/en/recognition-and-protection-of-indigenous-peoples-through-a-regional-head-decree
Artikel ini membahas tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Masyarakat Hukum Adat yang dituangkan dalam suatu Keputusan Kepala Daerah.
Berita
• 26 Jul 2025
Tidak Puas Putusan Hakim? Panduan Lengkap Upaya Hukum Pidana (Banding, Kasasi, PK)
news.literasihukum.com/en/dissatisfied-with-the-judges-decision-a-complete-guide-to-criminal-legal-remedies-appeal-cassation-judicial-review
Literasi Hukum - Palu hakim telah diketuk. Suara beratnya menggema di ruang sidang, menandai jatuhnya sebuah putusan. Bagi banyak orang, momen ini adalah akhir dari sebuah drama hukum yang melelahkan....
Peraturan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM · No. 1 · Tahun 2023
Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual
literasihukum.com/peraturan/18774/manajemen-penyidikan-tindak-pidana-di-bidang-kekayaan-intelektual
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kekayaan Intelektual
Materi Hukum
• 12 May 2026
Kekerasan dalam Pacaran: Hak Hukummu Menurut Pasal 466 KUHP
literasihukum.com/en/kekerasan-dalam-pacaran-hak-hukummu-menurut-pasal-466-kuhp
Belum menikah bukan berarti tidak dilindungi hukum. Pasal 466 KUHP Nasional 2026 dan UU TPKS mengatur kekerasan dalam pacaran secara eksplisit. Kenali hakmu.
Materi Hukum
• 01 May 2026
12 Mitos Hukum yang Dipercaya Banyak Orang — Ini Faktanya
literasihukum.com/en/mitos-hukum-yang-salah-kaprah
Dari meterai sampai hutang dipenjara — 12 mitos hukum sehari-hari yang ternyata salah besar. Cek faktanya sebelum salah langkah. Literasi hukum untuk semua.
Materi Hukum
• 29 Apr 2026
Diteror DC Pinjol & Sebar Data: Hak Hukum Anda 2026
literasihukum.com/en/teror-dc-pinjol-sebar-data-hak-hukum-perdata
Diteror debt collector pinjol sampai data disebar ke kontak HP? Pahami 5 hak hukum perdata Anda & langkah konkret menghentikan teror berdasarkan KUH Perdata, UU PDP, UU ITE.
Peraturan
Peraturan Pemerintah (PP) · No. 62 · Tahun 2021
• 19 Apr 2021
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
literasihukum.com/peraturan/18084/jenis-dan-tarif-atas-jenis-penerimaan-negara-bukan-pajak-yang-berlaku-pada-lembaga-ilmu-pengetahuan-indonesia
…entang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia