Berita • 06 May 2024

Dugaan Pelanggaran dan Pencurian Suara di Intan Jaya Dibantah KPU, Bawaslu, dan PAN dalam Sidang MK

news.literasihukum.com/sidang-mk-intan-jaya-dugaan-pelanggaran

Sidang MK membahas kasus pencurian suara di Intan Jaya dengan jawaban KPU, Bawaslu, dan PAN yang menyangkal pelanggaran.

Berita • 26 Sep 2025

Perjanjian Kerjasama Pembawa Malapetaka: Isi Klausul Pasal ”Merahasiakan Kejadian dalam Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis”

news.literasihukum.com/hukum-perjanjian-katering-sekolah-merugikan

…sekolah memaksa kasus keracunan diselesaikan secara kekeluargaan? Pelajari analisis hukum perdata dan pidana, dasar gugatan, serta siapa yang bertanggung jawab saat...

Berita • 08 Jan 2026

PMK 96/2025 Revisi Aturan Penyelesaian Dugaan Pidana Cukai Tanpa Penyidikan, Berlaku 14 Januari 2026

news.literasihukum.com/pmk-96-2025-revisi-penyelesaian-dugaan-pidana-cukai-tanpa-penyidikan

PMK 96/2025 mengubah aturan penelitian dugaan pelanggaran cukai dan mekanisme penyelesaian perkara “tidak dilakukan penyidikan”. Berlaku efektif 14 Januari 2026, termasuk pengaturan denda, keputusan penyelesaian, dan status barang.

Berita • 06 Jan 2026

Kejagung Jelaskan Pelibatan TNI di Pengamanan Sidang Nadiem Makarim: Berbasis Penilaian Risiko

news.literasihukum.com/kejagung-pelibatan-tni-pengamanan-sidang-nadiem-makarim-berbasis-risiko

…TNI dalam pengamanan, khususnya di lingkungan Jampidsus, dilakukan berdasarkan penilaian risiko dan tidak hanya untuk persidangan. Dalam sidang Tipikor Jakarta, hakim sempat meminta personel TNI bergeser karena menghalangi pandangan pengun…

Berita • 20 Jan 2026

MK Perkuat Perlindungan Hukum Wartawan dari Kriminalisasi

news.literasihukum.com/mk-perkuat-perlindungan-hukum-wartawan-dari-kriminalisasi

MK tegaskan perlindungan hukum wartawan adalah instrumen konstitusional. Pidana/perdata jadi upaya terakhir setelah mediasi Dewan Pers.

Berita • 03 Jun 2024

Usulan Revisi UU TNI dan Polri Sebaiknya Dihentikan, Presiden Diharapkan Tidak Mengeluarkan Surpres

news.literasihukum.com/revisi-uu-tni-dan-polri-sebaiknya-dihentikan

Rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk merevisi Undang-Undang TNI dan Polri dinilai perlu dihentikan.

Berita • 19 Jan 2026

Kuasa Hukum Adly Fairuz Bantah Pengakuan Jenderal di Kasus Penipuan

news.literasihukum.com/kuasa-hukum-adly-fairuz-bantah-pengakuan-jenderal-di-kasus-penipuan

Kuasa hukum Adly Fairuz membantah tuduhan pengakuan jenderal dalam kasus gugatan perdata penipuan pengurusan calon taruna Akpol.

Berita • 23 Jul 2025

DPR Kaji Rencana Pembatasan Masa Jabatan Hakim Agung

news.literasihukum.com/dpr-kaji-rencana-pembatasan-masa-jabatan-hakim-agung

Literasi Hukum - Sebuah diskursus baru mengenai masa bakti pemangku jabatan di lembaga negara kembali mengemuka. Setelah sebelumnya usia pensiun bagi perwira tinggi TNI diperpanjang dan usulan serupa...

Berita • 06 Mar 2026

Praperadilan Yaqut: Sprindik KPK Disorot, Audit Kerugian Negara Dipersoalkan

news.literasihukum.com/praperadilan-yaqut-sprindik-kpk-disorot-audit-kerugian-negara-dipersoalkan

Sidang praperadilan Yaqut Cholil Qoumas menghadirkan ahli yang menyoroti keabsahan Sprindik KPK dan pentingnya audit kerugian negara yang final sebelum penetapan tersangka.

Berita • 12 Jan 2026

Komdigi Putus Akses Sementara Grok di X, Fitur AI Dinilai Berisiko Picu Deepfake Seksual Non-Konsensual

news.literasihukum.com/komdigi-putus-akses-sementara-grok-x-deepfake-seksual

Komdigi memutus akses sementara Grok—chatbot AI xAI di platform X—karena risiko konten pornografi palsu/deepfake seksual tanpa persetujuan. Pemerintah memanggil pihak X dan menegaskan kewajiban PSE sesuai Permenkominfo 5/2020.