Berita • 18 Sep 2025

MK: Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Telah Akomodasi Kebutuhan Seluruh Warga Negara

news.literasihukum.com/mk-alat-pemberi-isyarat-lalu-lintas-telah-akomodasi-kebutuhan-seluruh-warga-negara

MK tolak uji materi UU LLAJ terkait APILL yang dinilai diskriminatif bagi penyandang buta warna. MK tegaskan pemerintah wajib akomodasi kebutuhan disabilitas.

Berita • 26 Feb 2026

Uji Materi KUHAP Di MK: Kekosongan Norma Praperadilan Penundaan Perkara

news.literasihukum.com/uji-materi-kuhap-di-mk-kekosongan-norma-praperadilan-penundaan-perkara

…materi KUHAP di MK terkait penundaan perkara tanpa alasan sah. Pemohon soroti kekosongan norma subjek praperadilan. Apa dampaknya?

Berita • 01 Mar 2024

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4% Konstitusional Bersyarat untuk Pemilu 2029

news.literasihukum.com/ambang-batas-parlemen-melanggar-konstitusi

Mahkamah Konstitusi (MK) menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% suara sah nasional, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu), bertentangan dengan prin...

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Uji Materi UU Pengadilan Pajak, Hakim Wajib Rasional

news.literasihukum.com/mk-tolak-uji-materi-uu-pengadilan-pajak-hakim-wajib-rasional

…iil UU Pengadilan Pajak. Hakim wajib terikat bukti, keyakinan rasional. Dampak: kepastian hukum sengketa pajak.

Berita • 12 Jan 2026

Larangan Pencatatan Perkawinan Beda Agama Diuji Lagi di MK, Pemohon Gugat Pasal 2 Ayat (1) UU Perkawinan

news.literasihukum.com/uji-larangan-perkawinan-beda-agama-di-mk-265-puu-xxiii-2025

Tiga pemohon menguji Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai frasa “menurut” memicu multitafsir yang menutup akses pencatatan perkawinan beda agama, diperkuat SEMA 2/2023.

Berita • 21 Mar 2024

MK Hapus Pasal Penyebaran Berita Bohong, Ancaman Kebebasan Berpendapat Teratasi?

news.literasihukum.com/mk-hapus-pasal-penyebaran-berita-bohong

…yebaran Berita Bohong yang memicu kerusuhan dalam UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Alasan pembatalan ini adalah pasal tersebut dianggap multitafsir dan berpotens...

Berita • 12 Jan 2026

Jadwal Berangkat Haji Reguler Dinilai Tak Pasti, Dosen Uji Pasal 13 Ayat (2) UU Haji dan Umrah di MK

news.literasihukum.com/uji-pasal-13-ayat-2-uu-haji-umrah-jadwal-haji-reguler-tak-pasti

Pemohon Endang Samsul Arifin memperbaiki permohonan uji materi UU Haji dan Umrah di MK. Ia menilai frasa “dan/atau” pada Pasal 13 ayat (2) memicu ketidakpastian pembagian kuota antarprovinsi dan estimasi keberangkatan haji reguler.

Berita • 20 Jan 2026

MK Tolak Gugatan UU LLAJ, Tekankan Perbaikan Jalan Rusak

news.literasihukum.com/mk-tolak-gugatan-uu-llaj-tekankan-perbaikan-jalan-rusak

MK ingatkan pemerintah prioritaskan anggaran preservasi jalan dan perbaiki jalan rusak demi keselamatan pengguna jalan. Putusan MK No.

Berita • 16 Sep 2025

RKUHAP Batasi Kasasi Perkara Pidana ke MA: Ancaman di Bawah 5 Tahun Berhenti di Pengadilan Tinggi

news.literasihukum.com/rkuhap-batasi-kasasi-perkara-pidana-ke-ma-ancaman-di-bawah-5-tahun-berhenti-di-pengadilan-tinggi

RKUHAP terbaru akan batasi kasasi ke MA hanya untuk perkara pidana di atas 5 tahun. Wamenkumham Eddy Hiariej jelaskan tujuan kurangi beban perkara dan perkuat peran hakim.

Berita • 20 Mar 2026

MK Tak Terima Gugatan Ubah “Sumatera Selatan” Jadi “Sumatra Selatan”

news.literasihukum.com/mk-tak-terima-gugatan-ubah-sumatera-selatan-jadi-sumatra-selatan

…matera Selatan” menjadi “Sumatra Selatan” karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum.