Materi Hukum • 01 Jul 2024

Ketentuan Hukum terkait Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Berkaitan Dengan Pertanahan

literasihukum.com/kewenangan-notaris-pembuatan-akta-pertanahan

Artikel ini membahas tentang kewenangan notaris dalam pembuatan akta pertanahan yg meliputi: syarat, prosedur, isi dan penyelesaian Sengketa.

Materi Hukum • 13 Apr 2024

Kekuatan Hukum Covernote Notaris di Pengadilan

literasihukum.com/kekuatan-hukum-covernote-notaris-di-pengadilan

Artikel ini membahas peranan vital notaris dalam hukum keperdataan, dengan fokus pada pembuatan dan kekuatan hukum covernote notaris di pengadilan.

Opini • 04 Aug 2024

Implikasi Hukum Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dalam Pengangkatan, Perpindahan, dan Perpanjangan Jabatan Notaris

literasihukum.com/implikasi-hukum-surat-edaran-nomor-ahu-ah-02-37-tahun-2024-dalam-pengangkatan-perpindahan-dan-perpanjangan-jabatan-notaris

Surat Edaran Nomor AHU-AH.02.37 Tahun 2024 dari Kementerian Hukum dan HAM memunculkan tantangan hukum yang signifikan.

Peraturan Undang-undang (UU) · No. 33 · Tahun 1954

Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara

literasihukum.com/peraturan/16870/wakil-notaris-dan-wakil-notaris-sementara

Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris Dan Wakil Notaris Sementara

Opini • 06 Jan 2025

Putusan MK Tentang Batas Usia Jabatan Notaris: Kepastian Hukum yang Masih Menggantung?

literasihukum.com/putusan-mk-tentang-batas-usia-jabatan-notaris-kepastian-hukum-yang-masih-menggantung

…mengeluarkan putusan penting yang menjadi perhatian luas, khususnya di kalangan praktisi Notaris dan/atau PPAT. Putusan ini berkaitan d...

Berita • 17 Jan 2025

Kemenkum Kaji Putusan MK Terkait Usia Pensiun Notaris Hingga 70 Tahun

news.literasihukum.com/kemenkum-kaji-putusan-mk-terkait-usia-pensiun-notaris-hingga-70-tahun

Kemenkum sedang mengkaji putusan MK terkait perpanjangan usia pensiun notaris hingga 70 tahun. Perpanjangan ini bersifat opsional dan mensyaratkan pemeriksaan kesehatan tahunan.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 41 · Tahun 2016 • 14 Nov 2016

TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

literasihukum.com/peraturan/2847/tata-cara-pelaporan-pejabat-pembuat-akta-tanahnotaris-dan-kepala-kantor-yang-membidangi-pelayanan-lelang-negara-dalam-pembuatan-akta-atau-risalah-lelang-perolehan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan

…paten Bantaeng Nomor 41 Tahun 2016 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 120 · Tahun 2022 • 01 Sep 2022

ТАТА САRA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT АКТА TANAH/NOTARIS DAN KEPALA INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA

literasihukum.com/peraturan/8746/tata-sara-pelaporan-pejabat-pembuat-akta-tanahnotaris-dan-kepala-instansi-yang-membidangi-pelayanan-lelang-negara

…bupaten Maros Nomor 120 Tahun 2022 tentang ТАТА САRA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT АКТА TANAH/NOTARIS DAN KEPALA INSTANSI YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA

Peraturan Peraturan Menteri Hukum · No. 17 · Tahun 2025

Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

literasihukum.com/peraturan/12402/formasi-jabatan-notaris-dan-penentuan-kategori-daerah

Peraturan Menteri Hukum Nomor 17 Tahun 2025 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 10 · Tahun 2025

TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

literasihukum.com/peraturan/10422/tata-cara-pelaporan-pejabat-pembuat-akta-tanahnotaris-dan-kepala-kantor-yang-membidangi-pelayanan-lelang-negara-dalam-pembuatan-akta-atau-risalah-lelang-perolehan-hak-atas-tanah-danatau-bangunan

…bupaten Landak Nomor 10 Tahun 2025 tentang TATA CARA PELAPORAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/NOTARIS DAN KEPALA KANTOR YANG MEMBIDANGI PELAYANAN LELANG NEGARA DALAM PEMBUATAN AKTA ATAU RISALAH LELANG PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN