Opini • 28 May 2025

Demokrasi Pancasila di Persimpangan: Idealita, Realita, dan Masa Depan Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-pancasila-di-persimpangan

Apakah Indonesia benar-benar demokrasi Pancasila? Telusuri fakta, kritik, dan solusi atas kondisi demokrasi Indonesia saat ini.

Materi Hukum • 13 Feb 2024

Memahami Demokrasi: Fondasi Kehidupan Berpolitik Indonesia

literasihukum.com/demokrasi-fondasi-kehidupan-berpolitik-indonesia

Artikel ini membahas pengertian demokrasi, sejarahnya di Indonesia, prinsip-prinsip utama, dan berbagai jenis demokrasi yang ada. Pelajari juga manfaat dan tantangan demokrasi bagi rakyat Indonesia.

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 3 · Tahun 2006 • 04 Apr 2006

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR KABUPATEN LUWU TIMUR

literasihukum.com/peraturan/9402/pemberian-tunjangan-perumahan-kepada-pimpinan-dan-anggota-dpr-kabupaten-luwu-timur

…imur Nomor 3 Tahun 2006 tentang PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPR KABUPATEN LUWU TIMUR

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 138 · Tahun 2015

Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

literasihukum.com/peraturan/5082/honorarium-anggota-tnipolri-di-lingkungan-pemerintah-provinsi-daerah-khusus-ibukota-jakarta

…rovinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 138 Tahun 2015 tentang Honorarium Anggota TNI/Polri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Berita • 12 Jan 2026

10 Catatan Prof Adrianus Meliala untuk Reformasi Polri di Komisi III DPR: Polri Dinilai Tak Bisa Menjalankan “Karakter Paradoks”

news.literasihukum.com/10-catatan-adrianus-meliala-reformasi-polri-komisi-iii-dpr

Dalam RDPU Panja Reformasi Polri Komisi III DPR, Prof Adrianus Meliala memaparkan 10 usul pembenahan: mulai reward–punishment, pemisahan fungsi pengayoman dan penegakan hukum, pemisahan reskrim, penguatan pengawasan, hingga meritokrasi dan…

Kamus Hukum

Dpr

literasihukum.com/kamus-hukum/1405/dpr

Dpr Dpr adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait dpr. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat dpr melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia T…

Kamus Hukum

Legislasi

literasihukum.com/kamus-hukum/157/legislasi

…si Proses pembuatan Undang-Undang di Indonesia terdiri dari perencanaan, pengajuan RUU ke DPR, pembahasan di DPR, persetujuan antara DPR dengan Presiden, pengesahan oleh DPR, serta pengundangan dan pengumuman oleh Pemerintah

Peraturan Peraturan Menteri Dalam Negeri · No. 16 · Tahun 2023 • 29 Sep 2023

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/17858/standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja

…uran Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Peraturan Gubernur (Pergub) · No. 17 · Tahun 2025 • 17 Jun 2026

Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/17577/standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja

…(Pergub) Provinsi Maluku Nomor 17 Tahun 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

Peraturan Peraturan Bupati (Perbup) · No. 13 · Tahun 2025

Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja

literasihukum.com/peraturan/4199/petunjuk-teknis-standar-operasional-prosedur-satuan-polisi-pamong-praja-dan-kode-etik-polisi-pamong-praja

…unung Mas Nomor 13 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja Dan Kode Etik Polisi Pamong Praja