← Kembali ke daftar

Database Putusan MK

PUU Tahun 2006 24 Jan 2006 17:00:00 WIB

001/PUU-IV/2006

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Drs. Badrul Kamaal, M.M, dkk

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Tidak Dapat Diterima

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Tidak Dapat Diterima

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Drs. Badrul Kamaal, M.M, dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Drs. H. Badrul Kamal, MM, dan KH.Syihabuddin Ahmad, BA Keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/Pilkada/2005 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomnor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilkada dari KPUD Provinsio dan KPUD Kabupaten Kota; Mempersamakan Putusan Mahkamah Agung dengan Yurisperudensi adalah tidak tepat; Menyamakan Yurisprudensi dengan Undang-Undang adalah tidak tepat; Undang-Undang tidak sama dengan Yurisprudensi.

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	001/PUU-IV/2006
Jenis perkara	PUU
Nomor	1
Tahun	2006
Tanggal	24 Jan 2006
Waktu	17:00:00 WIB
Jenis amar putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	233,953
Tanggal Str	24 Januari 2006
Waktu Str	17:00 WIB
No Perkara	001/PUU-IV/2006
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Pemohon	Drs. Badrul Kamaal, M.M, dkk
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci	Drs. H. Badrul Kamal, MM, dan KH.Syihabuddin Ahmad, BA Keberatan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 01PK/Pilkada/2005 yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomnor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilkada dari KPUD Provinsio dan KPUD Kabupaten Kota; Mempersamakan Putusan Mahkamah Agung dengan Yurisperudensi adalah tidak tepat; Menyamakan Yurisprudensi dengan Undang-Undang adalah tidak tepat; Undang-Undang tidak sama dengan Yurisprudensi.
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001/PUU-IV/2006 (24 Jan 2006)

Referensi singkat

001/PUU-IV/2006

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 001/PUU-IV/2006

Tanggal putusan 24 Jan 2006

Pemohon Drs. Badrul Kamaal, M.M, dkk

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →