SKLN Tahun 2011 • 17 Jan 2012 • 02:00:00 WIB

3/SKLN-IX/2011

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Unduh PDF Halaman resmi

Pemohon

H. Isran Noor, M.Si

Jenis Amar Putusan

Tidak Dapat Diterima

Pokok Perkara

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Kata Kunci

SKLN; Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Undang-Undang Pemerintah Daerah; Energi; Sumber Daya Mineral; Wilayah Pertambangan; Wilayah Usaha Pertambangan; Wilayah Izin Usaha Pertambangan; Delegation of Authority; Otonomi; Lembaga Negar; Public overlapping; Kementerian Energi; Laica Marzuki; Indra Perwira; Masúd Said; Minerba; Tidak Dapat Diterima

Amar Putusan

Tidak Dapat Diterima

Pokok Perkara

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI

Kata Kunci

Nomor perkara

3/SKLN-IX/2011

Tanggal putusan

17 Jan 2012

Diunduh

232,278

Metadata

Nomor Perkara	3/SKLN-IX/2011
Jenis	SKLN
Nomor	3
Tahun	2011
Tanggal	17 Jan 2012
Waktu	02:00:00 WIB
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	232,278
Tanggal Str	17 Januari 2012
Waktu Str	02:00 WIB
No Perkara	3/SKLN-IX/2011
Pokok Perkara	Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Bupati Kabupaten Kutai Timur terhadap Pemerintah RI c.q. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI
Pemohon	H. Isran Noor, M.Si
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci	SKLN; Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Undang-Undang Pemerintah Daerah; Energi; Sumber Daya Mineral; Wilayah Pertambangan; Wilayah Usaha Pertambangan; Wilayah Izin Usaha Pertambangan; Delegation of Authority; Otonomi; Lembaga Negar; Public overlapping; Kementerian Energi; Laica Marzuki; Indra Perwira; Masúd Said; Minerba; Tidak Dapat Diterima
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Perkuat discovery antara peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →