JDIH LHIDatabase Putusan MK

PUU Tahun 2012 08 Jan 2013 07:40:00 WIB

1/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Undang-Undang...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

1. PT. Bukit Makmur Mandiri Utama; 2. PT. Pama Persada Nusantara (PAMA); 3. PT. Swa Kelola...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Menolak Seluruhnya

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditolak

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

1. PT. Bukit Makmur Mandiri Utama; 2. PT. Pama Persada Nusantara (PAMA); 3. PT. Swa Kelola Sukses; 4. PT. Ricobana Abadi; 5. PT. Nipindo Primatama; 6. PT. Lobunta Kencana Raya; 7. PT. Uniteda Arkato. Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Pengujian; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; PT. Bukit Makmur Mandiri Utama; PT. Pama Persada Nusantara; PT. Swa Kelola Sukses; PT. Ricobana Abadi; PT. Nipindo Primatama; Budikwanto Kuesar; Ir. H. Dwi Priyadi; Freddy Samad; Jemmy Sugiarto; Nierwan Judi; Dipar Tobing; Muhammad Yani Kasmir; Kendaraan bermotor; Alat berat; Roda; Jalan umum; Bea balik nama; Pajak; Truk; Mobil; Objek pajak; Lalu lintas; Provinsi; Keadilan; Usaha; Perusahaan; Konstitusional; Pemerintahan daerah.

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	1/PUU-X/2012
Jenis perkara	PUU
Nomor	1
Tahun	2012
Tanggal	08 Jan 2013
Waktu	07:40:00 WIB
Jenis amar putusan	Menolak Seluruhnya
Diunduh	232,454
Tanggal Str	08 Januari 2013
Waktu Str	07:40 WIB
No Perkara	1/PUU-X/2012
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	1. PT. Bukit Makmur Mandiri Utama; 2. PT. Pama Persada Nusantara (PAMA); 3. PT. Swa Kelola Sukses; 4. PT. Ricobana Abadi; 5. PT. Nipindo Primatama; 6. PT. Lobunta Kencana Raya; 7. PT. Uniteda Arkato. Kuasa Pemohon: Prof. Dr. Adnan Buyung Nasution, dkk
Amar Putusan	Ditolak
Jenis Amar Putusan	Menolak Seluruhnya
Kata Kunci	Pengujian; Pajak Daerah; Retribusi Daerah; PT. Bukit Makmur Mandiri Utama; PT. Pama Persada Nusantara; PT. Swa Kelola Sukses; PT. Ricobana Abadi; PT. Nipindo Primatama; Budikwanto Kuesar; Ir. H. Dwi Priyadi; Freddy Samad; Jemmy Sugiarto; Nierwan Judi; Dipar Tobing; Muhammad Yani Kasmir; Kendaraan bermotor; Alat berat; Roda; Jalan umum; Bea balik nama; Pajak; Truk; Mobil; Objek pajak; Lalu lintas; Provinsi; Keadilan; Usaha; Perusahaan; Konstitusional; Pemerintahan daerah.
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-X/2012 (08 Jan 2013)

Referensi singkat

1/PUU-X/2012

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 1/PUU-X/2012

Tanggal putusan 08 Jan 2013

Pemohon 1. PT. Bukit Makmur Mandiri Utama; 2. PT. Pama Persada Nusantara (PAMA); 3. PT. Swa Kelola Sukses; 4. PT. Ricobana Abadi...

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Inteligensi hukum

Lanjutkan riset hukum dari satu pusat pengetahuan

Bergerak dari berita dan analisis menuju bahan primer, referensi, dan perangkat praktis tanpa kehilangan konteks.

Basis data

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →