Database Putusan MK

PUU Tahun 2012 08 Jan 2013 08:20:00 WIB

76/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Repu...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Dr. Ir. Fadel Muhammad Kuasa Pemohon : Drs. Muchtar Luthfi. S.H.,M.H.,dkk

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Menolak Seluruhnya

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Ditolak

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Dr. Ir. Fadel Muhammad Kuasa Pemohon : Drs. Muchtar Luthfi. S.H.,M.H.,dkk

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; KUHAP; Dr. Ir. Fadel Muhammad; Drs. Muchtar Luthfi, S.H., M.H., dkk; Pasal 80 KUHAP; Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo; Tersangka Korupsi; Gubernur Gorontalo; DRPD Gorontalo; Dana Mobilisasi; Hani Adhani; LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat); GCW (Gorontalo Corruption Watch); Ketua GCW Deswers Zougira; Sekretaris GCW Muchlis Hasiru; Pihak Ketiga Yang Berkepentinan; Pengujian Materiil

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	76/PUU-X/2012
Jenis perkara	PUU
Nomor	76
Tahun	2012
Tanggal	08 Jan 2013
Waktu	08:20:00 WIB
Jenis amar putusan	Menolak Seluruhnya
Diunduh	231,785
Tanggal Str	08 Januari 2013
Waktu Str	08:20 WIB
No Perkara	76/PUU-X/2012
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	Dr. Ir. Fadel Muhammad Kuasa Pemohon : Drs. Muchtar Luthfi. S.H.,M.H.,dkk
Amar Putusan	Ditolak
Jenis Amar Putusan	Menolak Seluruhnya
Kata Kunci	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; KUHAP; Dr. Ir. Fadel Muhammad; Drs. Muchtar Luthfi, S.H., M.H., dkk; Pasal 80 KUHAP; Pasal 1 ayat (3) UUD 1945; Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; Pasal 28I ayat (2) UUD 1945; Gugatan Praperadilan di Pengadilan Negeri Gorontalo; Tersangka Korupsi; Gubernur Gorontalo; DRPD Gorontalo; Dana Mobilisasi; Hani Adhani; LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat); GCW (Gorontalo Corruption Watch); Ketua GCW Deswers Zougira; Sekretaris GCW Muchlis Hasiru; Pihak Ketiga Yang Berkepentinan; Pengujian Materiil
File Pendukung	Klik Disini
Source Used	mkri

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 76/PUU-X/2012 (08 Jan 2013)

Referensi singkat

76/PUU-X/2012

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 76/PUU-X/2012

Tanggal putusan 08 Jan 2013

Pemohon Dr. Ir. Fadel Muhammad Kuasa Pemohon : Drs. Muchtar Luthfi. S.H.,M.H.,dkk

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →