Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
Pasang Iklan
Ukuran: 160×600 (Desktop)
PUU Tahun 2012 • 28 Agt 2013 • 09:00:00 WIB

41/PUU-X/2012

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon
Muhammad Fhatoni, Akmal Fuadi dan Denni
Jenis Amar Putusan
Tidak Dapat Diterima
Pokok Perkara
Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kata Kunci
Undang-undang Keuangan Negara; Undang-undang Perbendaharaan Negara; Keuangan Negara; Perbendaharaan Negara; Pinjaman Negara; Utang Negara; Pajak; Persetujuan DPR; Menteri Keuangan; Kerugian Konstitusional secara spesifik; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Amar Putusan

Tidak Dapat Diterima

Pokok Perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kata Kunci

Undang-undang Keuangan Negara; Undang-undang Perbendaharaan Negara; Keuangan Negara; Perbendaharaan Negara; Pinjaman Negara; Utang Negara; Pajak; Persetujuan DPR; Menteri Keuangan; Kerugian Konstitusional secara spesifik; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
Nomor perkara
41/PUU-X/2012
Tanggal putusan
28 Agt 2013
Diunduh
231,396
Metadata
Nomor Perkara 41/PUU-X/2012
Jenis PUU
Nomor 41
Tahun 2012
Tanggal 28 Agt 2013
Waktu 09:00:00 WIB
Jenis Amar Putusan Tidak Dapat Diterima
Diunduh 231,396
Tanggal Str 28 Agustus 2013
Waktu Str 09:00 WIB
No Perkara 41/PUU-X/2012
Pokok Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon Muhammad Fhatoni, Akmal Fuadi dan Denni
Amar Putusan Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci Undang-undang Keuangan Negara; Undang-undang Perbendaharaan Negara; Keuangan Negara; Perbendaharaan Negara; Pinjaman Negara; Utang Negara; Pajak; Persetujuan DPR; Menteri Keuangan; Kerugian Konstitusional secara spesifik; Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;
File Pendukung Klik Disini 1050100 Showing 1 to 1 of 1 1 Download Aplikasi MK Download Now App Store Download Now Play Store Media Sosial BerandaPeradilanHakimPerkara PeraturanAdministrasi UmumPublikasi PengaduanUnit Kerja PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Gedung MKFax : 021-3520177 Email: [email protected] Call Center: 2352-9000 © Copyright 2026 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Source Used mkri
Refreshed Via mkri_search
Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Perkuat discovery antara peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen.

Pasang Iklan
Ukuran: 970×250, 970×90, 728×90 (Desktop) • 320×100 (Mobile)
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.