PUU Tahun 2013 • 05 Nov 2014 • 09:50:00 WIB

87/PUU-XI/2013

Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Unduh PDF Halaman resmi

Pemohon

1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2. Serikat Petani Indonesia (SPI) 3. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) 4. Aliansi Petani Indonesia (API) 5. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 6. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 7. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 8. Indonesia for Global Justice (IGJ) 9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 10.Perkumpulan Sawit Watch 11.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 12.Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Kuasa Pemohon: Ecoline Situmorang, S.H., dkk

Jenis Amar Putusan

Mengabulkan Sebagian (Ditolak)

Pokok Perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kata Kunci

Agricultural laws and legislation-Indonesia; Agricultural land; Land use, rural-Indonesia; Farmers-Indonesia; Small scale farmers; Tenant farmers; Agricultural and state; Agricultural societies-Indonesia; Hukum Pertanian; Tanah milik Negara; Tanah pertanian; Tanah, penyewaan; Petani Gurem; Kelembagaan petani.

Amar Putusan

Dikabulkan Sebagian

Pokok Perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kata Kunci

Nomor perkara

87/PUU-XI/2013

Tanggal putusan

05 Nov 2014

Diunduh

231,226

Metadata

Nomor Perkara	87/PUU-XI/2013
Jenis	PUU
Nomor	87
Tahun	2013
Tanggal	05 Nov 2014
Waktu	09:50:00 WIB
Jenis Amar Putusan	Mengabulkan Sebagian (Ditolak)
Diunduh	231,226
Tanggal Str	05 November 2014
Waktu Str	09:50 WIB
No Perkara	87/PUU-XI/2013
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	1. Indonesian Human Rights Committee For Social Justice (IHCS) 2. Serikat Petani Indonesia (SPI) 3. Farmer Initiatives for Ecological Livelihoods and Democracy (FIELD) 4. Aliansi Petani Indonesia (API) 5. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) 6. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) 7. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) 8. Indonesia for Global Justice (IGJ) 9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) 10.Perkumpulan Sawit Watch 11.Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) 12.Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) Kuasa Pemohon: Ecoline Situmorang, S.H., dkk
Amar Putusan	Dikabulkan Sebagian
Kata Kunci	Agricultural laws and legislation-Indonesia; Agricultural land; Land use, rural-Indonesia; Farmers-Indonesia; Small scale farmers; Tenant farmers; Agricultural and state; Agricultural societies-Indonesia; Hukum Pertanian; Tanah milik Negara; Tanah pertanian; Tanah, penyewaan; Petani Gurem; Kelembagaan petani.
File Pendukung	Klik Disini 1050100 Showing 1 to 1 of 1 1 Download Aplikasi MK Download Now App Store Download Now Play Store Media Sosial BerandaPeradilanHakimPerkara PeraturanAdministrasi UmumPublikasi PengaduanUnit Kerja PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Gedung MKFax : 021-3520177 Email: [email protected] Call Center: 2352-9000 © Copyright 2026 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Source Used	mkri
Refreshed Via	mkri_search

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Perkuat discovery antara peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →