Database Putusan MK

PUU Tahun 2014 22 Jan 2015 07:40:00 WIB

34/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Re...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

Erwin Erfian Rifkinnanda

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Tidak Dapat Diterima

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

—

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Tidak Dapat Diterima

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

Erwin Erfian Rifkinnanda

Kata kunci

Istilah singkat yang membantu penelusuran lanjutan.

Election law-Indonesia; Local government-law and legislation; Resignation-Indonesia; Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004; Pengunduran diri-Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah-Indonesia; Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah-Pengangkatan-Pemberhentian; Permohonan Pemohon kabur-tidak jelas-tidak lengkap.

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	34/PUU-XII/2014
Jenis perkara	PUU
Nomor	34
Tahun	2014
Tanggal	22 Jan 2015
Waktu	07:40:00 WIB
Jenis amar putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	231,044
Tanggal Str	22 Januari 2015
Waktu Str	07:40 WIB
No Perkara	34/PUU-XII/2014
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	Erwin Erfian Rifkinnanda
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Kata Kunci	Election law-Indonesia; Local government-law and legislation; Resignation-Indonesia; Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah Tahun 2004; Pengunduran diri-Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah-Indonesia; Kepala Daerah-Wakil Kepala Daerah-Pengangkatan-Pemberhentian; Permohonan Pemohon kabur-tidak jelas-tidak lengkap.
File Pendukung	Klik Disini 1050100 Showing 1 to 2 of 2 1 Download Aplikasi MK Download Now App Store Download Now Play Store Media Sosial BerandaPeradilanHakimPerkara PeraturanAdministrasi UmumPublikasi PengaduanUnit Kerja PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Gedung MKFax : 021-3520177 Email: [email protected] Call Center: 2352-9000 © Copyright 2026 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Source Used	mkri
Refreshed Via	mkri_search

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XII/2014 (22 Jan 2015)

Referensi singkat

34/PUU-XII/2014

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 34/PUU-XII/2014

Tanggal putusan 22 Jan 2015

Pemohon Erwin Erfian Rifkinnanda

Ketersediaan file Via sumber resmi

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →