PUU Tahun 2014 • 05 Feb 2015 • 09:02:00 WIB

89/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Unduh PDF Halaman resmi

Pemohon

1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)diwakili oleh Sekretaris Jenderal KPI bernama Dian Kartikasari; 2. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik diwakili oleh Direktur Eksekutif PD Politik bernama Titi Sumbung, S.H., MPA; 3. Yayasan LBH APIK Jakarta diwakili oleh Direktur Eksternal bernama Ratna Batara Munti, M.Si; 4. Lembaga Partisipasi Perempuan diwakili oleh Chief Advisory Board bernama Dr. Adriana Venny; 5. Institute Perempuan diwakili oleh Ketua Institute Perempuan Bandung bernama Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H; 6. Antarini Pratiwi, S.H., LL.M; 7. Agung Wasono, S.H., M.E.; 8. Ir. Fitriyanti; 9. Khomsanah; 10. Ir. Luki Paramita; 11. Magdalena Helmina, M.S; 12. Nindita Paramastuti; 13. Soelistijowati Soegondo, S.H.; 14. Wahidah Suaib; 15. Zohra Andi Baso. Kuasa Pemohon: Asnifriyanti Damanik, S.H., dkk

Jenis Amar Putusan

Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)

Pokok Perkara

Kata Kunci

Amar Putusan

Ditolak

Pokok Perkara

Kata Kunci

Nomor perkara

89/PUU-XII/2014

Tanggal putusan

05 Feb 2015

Diunduh

231,144

Metadata

Nomor Perkara	89/PUU-XII/2014
Jenis	PUU
Nomor	89
Tahun	2014
Tanggal	05 Feb 2015
Waktu	09:02:00 WIB
Jenis Amar Putusan	Menolak Sebagian (Tidak Dapat Diterima)
Diunduh	231,144
Tanggal Str	05 Februari 2015
Waktu Str	09:02 WIB
No Perkara	89/PUU-XII/2014
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	1. Koalisi Perempuan Indonesia untuk Keadilan dan Demokrasi (KPI)diwakili oleh Sekretaris Jenderal KPI bernama Dian Kartikasari; 2. Pusat Pemberdayaan Perempuan Dalam Politik diwakili oleh Direktur Eksekutif PD Politik bernama Titi Sumbung, S.H., MPA; 3. Yayasan LBH APIK Jakarta diwakili oleh Direktur Eksternal bernama Ratna Batara Munti, M.Si; 4. Lembaga Partisipasi Perempuan diwakili oleh Chief Advisory Board bernama Dr. Adriana Venny; 5. Institute Perempuan diwakili oleh Ketua Institute Perempuan Bandung bernama Rotua Valentina, S.E., S.H., M.H; 6. Antarini Pratiwi, S.H., LL.M; 7. Agung Wasono, S.H., M.E.; 8. Ir. Fitriyanti; 9. Khomsanah; 10. Ir. Luki Paramita; 11. Magdalena Helmina, M.S; 12. Nindita Paramastuti; 13. Soelistijowati Soegondo, S.H.; 14. Wahidah Suaib; 15. Zohra Andi Baso. Kuasa Pemohon: Asnifriyanti Damanik, S.H., dkk
Amar Putusan	Ditolak
Kata Kunci	Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Wahidah Suaib; Zohra Andi Baso; Asnifriyanti Damanik, S.H.; Tidak Dapat Diterima dan Ditolak.
File Pendukung	Klik Disini 1050100 Showing 1 to 1 of 1 1 Download Aplikasi MK Download Now App Store Download Now Play Store Media Sosial BerandaPeradilanHakimPerkara PeraturanAdministrasi UmumPublikasi PengaduanUnit Kerja PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Gedung MKFax : 021-3520177 Email: [email protected] Call Center: 2352-9000 © Copyright 2026 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Source Used	mkri
Refreshed Via	mkri_search

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Perkuat discovery antara peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →