PUU Tahun 2014 • 18 Jun 2015 • 07:12:00 WIB

74/PUU-XII/2014

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Unduh PDF PDF resmi MKRI Halaman resmi

Pemohon

1. Indry Oktaviani Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN)sebagai Pemohon I; 2. Fr. Yohana Tantria W Koordinator Eksekutif Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA)sebagai Pemohon II; 3. Dini Anitasari Sa baniah Associate pada Organisasi SCN sebagai Pemohon III; 4. Hadiyatut Thoyyibah Staf Sistem Manajemen Informasi pada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sebagai Pemohon IV; 5. Ramadhaniati Staf pada Organisasi KPI sebagai Pemohon V; 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Hartono Ketua YPHA sebagai Pemohon VI; 7. Koalisi Perempuan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Kartika Sari Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Pemohon VII Kuasa Pemohon: Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk

Jenis Amar Putusan

Menolak Seluruhnya

Pokok Perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kata Kunci

Pengujian Undang-undang Tentang Perkawinan; Undang-undang Dasar Negara; Batas-batas Umur Untuk Perkawinan; Penyimpangan; perceraian; Penelantaran Anak.

Amar Putusan

Ditolak

Pokok Perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kata Kunci

Pengujian Undang-undang Tentang Perkawinan; Undang-undang Dasar Negara; Batas-batas Umur Untuk Perkawinan; Penyimpangan; perceraian; Penelantaran Anak.

Nomor perkara

74/PUU-XII/2014

Tanggal putusan

18 Jun 2015

Diunduh

231,267

Metadata

Nomor Perkara	74/PUU-XII/2014
Jenis	PUU
Nomor	74
Tahun	2014
Tanggal	18 Jun 2015
Waktu	07:12:00 WIB
Jenis Amar Putusan	Menolak Seluruhnya
Diunduh	231,267
Tanggal Str	18 Juni 2015
Waktu Str	07:12 WIB
No Perkara	74/PUU-XII/2014
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	1. Indry Oktaviani Direktur Organisasi Semerlak Cerlang Nusantara (SCN)sebagai Pemohon I; 2. Fr. Yohana Tantria W Koordinator Eksekutif Masyarakat untuk Keadilan Gender dan Antar Generasi (MAGENTA)sebagai Pemohon II; 3. Dini Anitasari Sa baniah Associate pada Organisasi SCN sebagai Pemohon III; 4. Hadiyatut Thoyyibah Staf Sistem Manajemen Informasi pada Sekretariat Nasional Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) sebagai Pemohon IV; 5. Ramadhaniati Staf pada Organisasi KPI sebagai Pemohon V; 6. Yayasan Pemantau Hak Anak (YPHA), yang dalam hal ini diwakili oleh Agus Hartono Ketua YPHA sebagai Pemohon VI; 7. Koalisi Perempuan Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh Dian Kartika Sari Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia sebagai Pemohon VII Kuasa Pemohon: Supriyadi Widodo Eddyono, S.H., dkk
Amar Putusan	Ditolak
Kata Kunci	Pengujian Undang-undang Tentang Perkawinan; Undang-undang Dasar Negara; Batas-batas Umur Untuk Perkawinan; Penyimpangan; perceraian; Penelantaran Anak.
File Pendukung	Klik Disini 1050100 Showing 1 to 1 of 1 1 Download Aplikasi MK Download Now App Store Download Now Play Store Media Sosial BerandaPeradilanHakimPerkara PeraturanAdministrasi UmumPublikasi PengaduanUnit Kerja PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi PerpustakaanPusat Sejarah KonstitusiKebijakan Privasi Mahkamah Konstitusi RI Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110. Gedung MKFax : 021-3520177 Email: [email protected] Call Center: 2352-9000 © Copyright 2026 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.
Pdf Url	https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/30-74_PUU-XII_2014.pdf
Source Used	mkri
Refreshed Via	mkri_search

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Perkuat discovery antara peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →