Database Putusan MK

PUU Tahun 2016 22 Mar 2016 05:11:00 WIB

4/PUU-XIV/2016

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isu perkara

Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi,...

Pokok perkara atau isu konstitusional yang paling cepat dibaca saat scanning putusan.

Pemohon

1. DADAY SYARIFFUDIN PERMADI sebagai Pemohon I; 2. DADAN YUSUF sebagai Pemohon II; 3. RILD...

Pihak yang mengajukan permohonan atau pihak utama yang tercatat pada putusan ini.

Jenis amar

Tidak Dapat Diterima

Hasil ringkas putusan yang paling sering dibutuhkan saat scanning cepat.

File putusan

Tersedia

Ketersediaan salinan PDF lokal atau jalur ke dokumen resmi.

Amar putusan

Bagian hasil utama yang biasanya paling cepat dicari dalam riset putusan.

Tidak Dapat Diterima

Pokok perkara

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Pemohon

Pihak atau entitas yang mengajukan permohonan.

1. DADAY SYARIFFUDIN PERMADI sebagai Pemohon I; 2. DADAN YUSUF sebagai Pemohon II; 3. RILDANO sebagai Pemohon III; 4. NENENG NURLAELASARI sebagai Pemohon IV; 5. TETY INTAN BUDIANI sebagai Pemohon V; 6. ANANG sebagai Pemohon VI; 7. LUKKY JULIANTI, SIP sebagai Pemohon VII; 8. BUNDA YUSFIDA sebagai Pemohon VIII; Kuasa Pemohon: KUSWARA, S.H., M.H.,dkk

Database Putusan MK

Metadata lengkap

Ringkasan isu atau permohonan konstitusional yang diperiksa.

Nomor perkara	4/PUU-XIV/2016
Jenis perkara	PUU
Nomor	4
Tahun	2016
Tanggal	22 Mar 2016
Waktu	05:11:00 WIB
Jenis amar putusan	Tidak Dapat Diterima
Diunduh	230,916
Tanggal Str	22 Maret 2016
Waktu Str	05:11 WIB
No Perkara	4/PUU-XIV/2016
Pokok Perkara	Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Pemohon	1. DADAY SYARIFFUDIN PERMADI sebagai Pemohon I; 2. DADAN YUSUF sebagai Pemohon II; 3. RILDANO sebagai Pemohon III; 4. NENENG NURLAELASARI sebagai Pemohon IV; 5. TETY INTAN BUDIANI sebagai Pemohon V; 6. ANANG sebagai Pemohon VI; 7. LUKKY JULIANTI, SIP sebagai Pemohon VII; 8. BUNDA YUSFIDA sebagai Pemohon VIII; Kuasa Pemohon: KUSWARA, S.H., M.H.,dkk
Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
Jenis Amar Putusan	Tidak Dapat Diterima
File Pendukung	Klik Disini
Pdf Url	https://s.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/4_PUU-XIV_2016.pdf
Source Used	mkri
Refreshed Via	mkri_search

Database Putusan MK

Aksi

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Unduh PDF PDF resmi MKRI Sumber resmi

Database Putusan MK

Siap sitasi

Salin sitasi cepat atau tautan permanen untuk dipakai dalam riset, memo, atau catatan kerja.

Sitasi standar

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XIV/2016 (22 Mar 2016)

Referensi singkat

4/PUU-XIV/2016

Format ini disusun untuk memudahkan rujukan awal. Sesuaikan lagi dengan gaya sitasi internal atau kampus Anda.

Database Putusan MK

Jenis perkara

Nomor perkara 4/PUU-XIV/2016

Tanggal putusan 22 Mar 2016

Pemohon 1. DADAY SYARIFFUDIN PERMADI sebagai Pemohon I; 2. DADAN YUSUF sebagai Pemohon II; 3. RILDANO sebagai Pemohon III; 4. NE...

Ketersediaan file Tersedia

Database Putusan MK

Putusan terkait

Hub riset hukum

Lanjutkan penelusuran lintas basis data hukum

Telusuri peraturan, putusan Mahkamah Konstitusi, istilah hukum, dan template dokumen dalam satu hub riset hukum.

Database

Peraturan

Telusuri undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan daerah.

Buka peraturan →

Yurisprudensi

Putusan MK

Cari putusan pengujian undang-undang, nomor perkara, tahun, dan file unduhannya.

Buka putusan →

Referensi

Kamus hukum

Baca istilah, adagium, kategori, contoh penggunaan, dan rujukan otoritatif.

Buka kamus →

Utilitas

Template dokumen

Temukan template praktis, contoh draft, dan materi hukum yang menunjang kerja hukum.

Buka template →