Munas NU Desak Transparansi Pengelolaan Keuangan Haji, Usul Revisi UU
Munas NU 2026 di Kediri mendesak pengelolaan keuangan haji lebih transparan, mengusulkan amandemen UU dan perbaikan akad wakalah.
Search
“Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Haji”
Search across articles, regulations, MK decisions, legal terms, templates, and tryouts.
Berita 40
See all in Berita
Kemenhaj Ungkap Fenomena Jamaah Haji Terlilit Utang Jelang Keberangkatan
Kementerian Haji dan Umrah menemukan banyak jamaah haji terjerat utang demi memenuhi persyaratan keberangkatan ibadah.
120 Jemaah Haji RI Masih Dirawat di RS Arab Saudi, Menhaj Pastikan Pemulangan
Kementerian Haji melaporkan 120 jemaah haji Indonesia masih menjalani perawatan di rumah sakit Arab Saudi dan akan dipulangkan setelah dinyatakan layak terbang.
Opini 40
See all in OpiniKorupsi Kuota Haji: Menguji Efektivitas UU Penyelenggaraan Haji
Korupsi kuota haji menjerat eks Menteri Agama. Analisis mendalam tentang praktik korupsi terstruktur dan implikasinya dalam perspektif hukum.
Banyaknya Pihak Penyelenggara Alih Daya (Outsourcing) yang Belum Menaati PERMENAKER
...ah banyak dan beragam. Pihak penyelenggara tersebut biasanya melakukan pengambilan tenaga kerja
Keputusan Tata Usaha Negara sebagai Objek Peradilan Administrasi
Pelajari bentuk keputusan tata usaha negara yang menjadi objek peradilan administrasi Indonesia.
Materi Hukum 40
See all in Materi HukumPengertian Hukum Tata Negara
Pelajari seluk beluk Hukum Tata Negara, terutama terkait dengan pengertian hukum tata negara. Temukan pula berbagai pengertian hukum tata negara dari para ahli.
Bisakah Putusan DKPP Batalkan Penetapan Cawapres? Ini Penjelasannya!
Literasi Hukum - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memainkan peran penting dalam menjaga integritas penyelenggara pemilu di Indonesia. Dengan kewenangannya untuk menegakkan kode etik dan memberikan sanksi, DKPP memastikan transpa...
Checklist Kontrak Kerja Sebelum Tanda Tangan: 12 Klausul yang Wajib Dicek
Sebelum tanda tangan kontrak kerja, cek PKWT, PKWTT, upah, lembur, penalti resign, ijazah, data pribadi, THR, BPJS, dan non-kompetisi.
Peraturan 40
See all in PeraturanOrganisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Haji
Peraturan Badan Penyelenggara Haji Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penyelenggara Haji
Logo dan Penggunaan Logo pada Badan Penyelenggara Haji
Peraturan Badan Penyelenggara Haji Nomor 2 Tahun 2025 tentang Logo dan Penggunaan Logo pada Badan Penyelenggara Haji
Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji
...g Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan Haji
Kamus Hukum 40
See all in Kamus HukumHak Gugat Organisasi
Hak Gugat Organisasi Hak gugat organisasi atau hak gugat badan hukum merujuk pada hak yang dimiliki oleh suatu organisasi atau badan hukum untuk mengajukan gugatan atau tuntutan di pengadilan. Hak ini memungkinkan suatu organisasi untuk mem...
Badan Publik
Badan Publik Badan Publik adalah konsep/istilah administrasi atau ketatanegaraan terkait badan publik. Kategori: Hukum Tata Negara Contoh: Pemohon menggugat badan publik melalui mekanisme yang tersedia. Sumber: UUD 1945 Rujukan: Undang-Unda...
Kerja sama pemerintah dengan badan usaha
Kerja sama pemerintah dengan badan usaha Istilah hukum administrasi atau tata negara yang berkaitan dengan kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Kategori: Hukum Administrasi Negara Contoh: Kerja sama pemerintah dengan badan usaha: Istil...
