Krisis Penyidik KPK, Penanganan Korupsi Terhambat Skala Prioritas
KPK akui kekurangan penyidik di bawah 150 orang. Penanganan kasus korupsi harus pakai skala prioritas, OTT dan tersangka ditahan jadi fokus utama.
Search
“Krisis Penyidik KPK, Penanganan Korupsi Terhambat Skala Prioritas”
Search across articles, regulations, MK decisions, legal terms, templates, and tryouts.
Berita 40
See all in Berita
Mendalami Kasus Rafael Alun: Penyelidikan KPK Terkait Pencucian Uang dan Dugaan Korupsi
Literasi Hukum - Artikel ini membahas tentang proses penyelidikan KPK terhadap Rafael Alun Trisambodo yang tersangkut kasus pencucian uang dan pentingnya penyelidikan KPK terhadap asal usul kekayaan p...
Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi yang Independen?
Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Pansel KPK) masa jabatan 2024-2029 menghadapi tantangan berat. Mampukah Pansel KPK Melahirkan Pemimpin Anti-Korupsi?
Opini 40
See all in OpiniRumus Korupsi: 3 Kunci Terjadinya Korupsi
Artikel ini membahas mengenai Rumus Korupsi Robert Klitgaard yang berisi korupsi = Diskresi + Monopoli - Akuntabilitas
Korupsi BGN: Siapa yang berwenang, Kejaksaan atau KPK?
Siapa yang tepat tangani korupsi BGN? Kajian normatif kewenangan KPK dan Kejaksaan dalam pemberantasan korupsi program strategis nasional.
Ketahanan Rumah Tangga: Benteng Hadapi Krisis Pangan Dan Energi?
Hadapi krisis energi & pangan dari rumah: optimalkan lahan, diversifikasi pangan lokal, hemat energi, kelola stok. Mandiri & berkelanjutan!
Editorial 1
Satgas PHK Tak Boleh Menjadi Sekadar Meja Koordinasi
Satgas Mitigasi PHK harus membuka data, melibatkan serikat pekerja, dan memastikan perlindungan hak pekerja sebelum pemutusan kerja terjadi.
Materi Hukum 39
See all in Materi HukumPerbedaan Kewenangan Kejaksaan dan KPK dalam Perkara Korupsi
Kejaksaan dan KPK sama-sama memiliki kewenangan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, tetapi tetap memiliki perbedaan khususnya dalam jumlah kerugiannya
Perampasan Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Jalur Pidana dan Perdata
...g berkaitan dengan korupsi adalah alternatif penting untuk diimplementasikan dalam rangka penanganan korupsi
Panduan Lengkap Hukum AI untuk Bisnis di Indonesia: Menavigasi Regulasi, Hak Cipta, dan Tanggung Jawab
Literasi Hukum - Pahami aspek hukum AI di Indonesia. Panduan lengkap bagi bisnis membahas regulasi UU PDP, hak cipta, tanggung jawab hukum, dan mitigasi risiko praktis. Dari Fiksi Ilmiah ke Alat St...
Peraturan 40
See all in PeraturanTata Cara Pengangangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
...n Pengambilan Sumpah atau Janji, Mutasi, Pemberhentian, dan Pengangkatan Kembali, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1962, tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44) Menjadi Undang-Undang
...an Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1962, tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44) Menjadi Undang-Undang
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
...n 2022 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2017 TENTANG PENANGGULANGAN KRISIS KESEHATAN
Kamus Hukum 40
See all in Kamus HukumAsas prioritas
Asas prioritas Prinsip dalam hukum yang menuntut penegakan prinsip prioritas dalam praktik hukum. Kategori: Asas & Doktrin Contoh: Hakim menimbang asas prioritas dalam memutus perkara. Sumber: Doktrin Rujukan: Doktrin/teori hukum
Gelaran perkara
...internal/koordinasi untuk memaparkan dan menilai perkembangan penanganan perkara. Contoh: Penyidik mempertimbangkan Gelaran perkara dalam menentukan langkah penanganan perkara. Hukum Acara Pidana Rujukan umum: KUHAP dan praktik peradilan pi...
