Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 161–180 dari 1,287 dokumen.
Halaman 9 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 143 Tahun 2024
Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan
Identitas hukum
No. 143 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 144 Tahun 2024
Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 144 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pinrang di Provinsi Sulawesi Selatan
Identitas hukum
No. 144 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 145 Tahun 2024
Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 145 Tahun 2024 tentang Kabupaten Enrekang di Provinsi Sulawesi Selatan
Identitas hukum
No. 145 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 146 Tahun 2024
Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 146 Tahun 2024 tentang Kabupaten Luwu di Provinsi Sulawesi Selatan
Identitas hukum
No. 146 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 147 Tahun 2024
Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan
Identitas hukum
No. 147 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 148 Tahun 2024
Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kabupaten Majene di Provinsi Sulawesi Barat
Identitas hukum
No. 148 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 149 Tahun 2024
Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 149 Tahun 2024 tentang Kabupaten Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat
Identitas hukum
No. 149 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 150 Tahun 2024
Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kabupaten Polewali Mandar di Provinsi Sulawesi Barat
Identitas hukum
No. 150 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 2023
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 2023
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Singapore on Defence Cooperation)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Singapura tentang Kerja Sama Pertahanan (Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the...
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 2023
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 2023
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 2023
Provinsi Sumatera Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 2023
Provinsi Sumatera Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 2023
Provinsi Jawa Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 2023
Provinsi Jawa Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 2023
Provinsi Jawa Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 2023
Provinsi Maluku
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 2023
Provinsi Kalimantan Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 2023
Provinsi Bali
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
