Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
396
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 141–160 dari 396 dokumen.
Halaman 8 dari 20
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 56 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multigriya Finansial
Identitas hukum
No. 56 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 57 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Identitas hukum
No. 57 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 59 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Brantas Abipraya
Identitas hukum
No. 59 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 60 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Identitas hukum
No. 60 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 61 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Identitas hukum
No. 61 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 62 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
Identitas hukum
No. 62 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 63 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri
Identitas hukum
No. 63 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 58 Tahun 2023
Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
Identitas hukum
No. 58 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 64 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia
Identitas hukum
No. 64 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 65 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Perseroan (Persero) PT Aviasi Pariwisata Indonesia
Identitas hukum
No. 65 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 66 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 66 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Rajawali Nusantara Indonesia
Identitas hukum
No. 66 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 67 Tahun 2023
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2023 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASDP Indonesia Ferry
Identitas hukum
No. 67 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 40 Tahun 2023
Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian
Identitas hukum
No. 40 • Tahun 2023
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 25 Tahun 2022
Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jasa Tirta II
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Tanggal
20 Jul 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 24 Tahun 2022
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Jul 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 22 Tahun 2022
Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penempatan dan Pelindungan Awak Kapal Niaga Migran dan Awak Kapal Perikanan Migran
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Jun 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 23 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Jun 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 43 Tahun 2022
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Identitas hukum
No. 43 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Nov 2022
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 41 Tahun 2022
Kawasan Ekonomi Khusus Sanur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Sanur
Identitas hukum
No. 41 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Nov 2022
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 42 Tahun 2022
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2022 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Badan Pengawas Tenaga Nuklir
Identitas hukum
No. 42 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Nov 2022
