Database Peraturan

Database Peraturan

Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.

Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,357
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Contoh: UU 12 2011, Perpres, APBD, Kementerian, Jawa Barat.
Reset
Filter pencarian

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Database Peraturan

Hasil peraturan

Menampilkan 1,321–1,340 dari 1,357 dokumen.

Halaman 67 dari 68
Peraturan Walikota (Perwali) No. 41 Tahun 2013

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO

Instansi Indonesia, Kota Manado
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Manado Nomor 41 Tahun 2013 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA MANADO
Identitas hukum No. 41 • Tahun 2013 Tempat Manado
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Manado • Manado
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 20 Tahun 2013

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kotа Реmаtangsiantar

Instansi Indonesia, Kota Pematang Siantar
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pematang Siantar Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Djasamen Saragih Kotа Реmаtangsiantar
Identitas hukum No. 20 • Tahun 2013 Tempat Pematangsiantar
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Pematang Siantar • Pematangsiantar
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 7 Tahun 2012

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Keсamatan Tahun Anggaran 2012

Instansi Indonesia, Kota Pematang Siantar
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pematang Siantar Nomor 7 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dan Penatausahaan Keuangan Dalam Penyelenggaraan Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan Pada Satuan Kerj...
Identitas hukum No. 7 • Tahun 2012 Tempat Pematangsiantar Tanggal 14 Sep 2012
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Pematang Siantar • Pematangsiantar
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 17 Tahun 2012

Perubahan Atas Peraturan Waliкоtа Рematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Pematangsiantar

Instansi Indonesia, Kota Pematang Siantar
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pematang Siantar Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Waliкоtа Рematangsiantar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan...
Identitas hukum No. 17 • Tahun 2012 Tempat Pematangsiantar
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Pematang Siantar • Pematangsiantar
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 9 Tahun 2012

Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kоtа Pемаtаngsiantar

Instansi Indonesia, Kota Pematang Siantar
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pematang Siantar Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penilaian Pegawai Negeri Sipil Berprestasi Di Lingkungan Pemerintah Kоtа Pемаtаngsiantar
Identitas hukum No. 9 • Tahun 2012 Tempat Pematangsiantar
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Pematang Siantar • Pematangsiantar
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 8 Tahun 2011

Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Instansi Indonesia, Kota Banjarbaru
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarbaru Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perpanjangan Masa Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Identitas hukum No. 8 • Tahun 2011 Tempat Banjarbaru
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Banjarbaru • Banjarbaru
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 3 Tahun 2011

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Instansi Indonesia, Kota Banjarmasin
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Identitas hukum No. 3 • Tahun 2011 Tempat Banjarmasin
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Banjarmasin • Banjarmasin
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 5 Tahun 2011

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Instansi Indonesia, Kota Depok
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Depok Nomor 5 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
Identitas hukum No. 5 • Tahun 2011 Tempat Depok
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Depok • Depok
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 14 Tahun 2011

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Instansi Indonesia, Kota Metro
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 14 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Identitas hukum No. 14 • Tahun 2011 Tempat Metro
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Metro • Metro
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 28 Tahun 2011

Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar

Instansi Indonesia, Kota Pematang Siantar
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Pematang Siantar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Dinas-Dinas Daerah Kota Pematangsiantar
Identitas hukum No. 28 • Tahun 2011 Tempat Pematangsiantar
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Pematang Siantar • Pematangsiantar
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 14 Tahun 2010

Ketentuan Penghasilan Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota SUkabumi

Instansi Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 14 Tahun 2010 tentang Ketentuan Penghasilan Direktur, Dewan Pengawas dan Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Bumi Wibawa Kota SUkabumi
Identitas hukum No. 14 • Tahun 2010 Tempat Sukabumi Tanggal 02 Sep 2010
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Sukabumi • Sukabumi
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 12. A Tahun 2010

Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

Instansi Indonesia, Kota Metro
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Metro Nomor 12. A Tahun 2010 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran Dalam Masa Transisi Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Identitas hukum No. 12. A • Tahun 2010 Tempat Metro Tanggal 28 Apr 2010
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Metro • Metro
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 20 Tahun 2010

Pedoman Prosedur Tetap Operasional (PROTAP) Satpol PP Kota Bogor

Instansi Indonesia, Kota Bogor
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Prosedur Tetap Operasional (PROTAP) Satpol PP Kota Bogor
Identitas hukum No. 20 • Tahun 2010 Tempat Bogor
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Bogor • Bogor
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 2 Tahun 2010

Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjnagan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sukabumi

Instansi Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2006 tentang Standar Satuan Biaya Tunjnagan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan...
Identitas hukum No. 2 • Tahun 2010 Tempat Sukabumi
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Sukabumi • Sukabumi
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 12 Tahun 2010

Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi

Instansi Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintahan Kota Sukabumi
Identitas hukum No. 12 • Tahun 2010 Tempat Sukabumi
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Sukabumi • Sukabumi
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 17 Tahun 2010

Standar Satuan Harga (SSH) Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011

Instansi Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2010 tentang Standar Satuan Harga (SSH) Tertinggi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2011
Identitas hukum No. 17 • Tahun 2010 Tempat Sukabumi
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Sukabumi • Sukabumi
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 15 Tahun 2010

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010

Instansi Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010
Identitas hukum No. 15 • Tahun 2010 Tempat Sukabumi
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Sukabumi • Sukabumi
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 18 Tahun 2010

Implementasi Sistem E-Procurement atau Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi

Instansi Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Implementasi Sistem E-Procurement atau Pengadaan secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi
Identitas hukum No. 18 • Tahun 2010 Tempat Sukabumi
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Sukabumi • Sukabumi
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 13 Tahun 2009

Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kota Sukabumi

Instansi Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) Kota Sukabumi
Identitas hukum No. 13 • Tahun 2009 Tempat Sukabumi Tanggal 03 Jul 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Sukabumi • Sukabumi
Sumber resmi
Peraturan Walikota (Perwali) No. 11 Tahun 2009

Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013

Instansi Indonesia, Kota Sukabumi
Status hukum Berlaku
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Sukabumi Nomor 11 Tahun 2009 tentang Indikator Kinerja Utama Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sukabumi Tahun 2008 - 2013
Identitas hukum No. 11 • Tahun 2009 Tempat Sukabumi Tanggal 01 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Kota Sukabumi • Sukabumi
Sumber resmi
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.