Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 1,241–1,260 dari 1,287 dokumen.
Halaman 63 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 35 Tahun 1954
Pengesahan Persetujuan Tambahan antara Republik Indonesia dengan Export Import Bank of Washington
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 1954 tentang Pengesahan Persetujuan Tambahan antara Republik Indonesia dengan Export Import Bank of Washington
Identitas hukum
No. 35 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 36 Tahun 1954
Penetapan Tarip Pajak Perseroan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1954 tentang Penetapan Tarip Pajak Perseroan
Identitas hukum
No. 36 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 37 Tahun 1954
Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1954 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Thailand
Identitas hukum
No. 37 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 38 Tahun 1954
Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-Badan Pemerintah Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Identitas hukum
No. 38 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 45 Tahun 1954
Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 45 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VI (Kementrian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Identitas hukum
No. 45 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 46 Tahun 1954
Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 46 Tahun 1954 tentang Penetapan Bagian VII (Kementrian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953
Identitas hukum
No. 46 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 75 Tahun 1954
Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 75 Tahun 1954 tentang Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Identitas hukum
No. 75 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 76 Tahun 1954
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea" (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 76 Tahun 1954 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 5 Tahun 1953 Tentang Menaikkan Jumlah Maksimum Porto dan Bea" (Lembaran-Negara No. 22 Tahun 1953) Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 76 • Tahun 1954
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1953
Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1953 tentang Pengubahan Bea Pembubaran yang Ditetapkan dalam Pasal 5 Ayat 2 "Jachtordonnantie Java en Madura 1940" (Staatsblad 1939 Nr 733)
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 1953
Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1953 tentang Pengesahan Perjanjian Pinjaman Tambahan Republik Indonesia dengan Export-Import Bank of Washington
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 1953
Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1953 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Republik Suria
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 1953
Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1953 tentang Merawat Orang-Orang Miskin dan Orang-Orang yang Kurang Mampu
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Tanggal
03 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 1953
Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1953 tentang Pembubaran Komisi Urusan Perburuhan
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1953
Undang-undang (UU)
No. 23 Tahun 1953
Kewajiban Melaporkan Perusahaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1953 tentang Kewajiban Melaporkan Perusahaan
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1953
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1953
Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada De Javasche Bank
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penilaian Persediaan Uang Emas dan Bahan Uang Emas pada De Javasche Bank
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Apr 1953
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1953
Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Tanggal
04 Apr 1953
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1953
Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Penimbunan Barang-Barang (Undang-Undang Darurat Nomor 17 Tahun 1951) Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1953
Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1953 tentang Mengubah dan Menambah Ordonansi Pajak Rumah Tangga 1908
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1953
Pembukaan Apotik
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembukaan Apotik
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1953
Apotik Darurat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1953 tentang Apotik Darurat
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1953
Tempat
Jakarta
