Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 1,041–1,060 dari 1,287 dokumen.
Halaman 53 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 69 Tahun 1958
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur
Identitas hukum
No. 69 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 81 Tahun 1958
Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 1958 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Identitas hukum
No. 81 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 83 Tahun 1958
Penerbangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan
Identitas hukum
No. 83 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 84 Tahun 1958
Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 84 Tahun 1958 tentang Pengubahan Pasal-Pasal 16 dan 19 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953)
Identitas hukum
No. 84 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 85 Tahun 1958
Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 85 Tahun 1958 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960
Identitas hukum
No. 85 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 86 Tahun 1958
Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasional Perusahaan-Perusahaan Milik Belanda
Identitas hukum
No. 86 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 87 Tahun 1958
Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 87 Tahun 1958 tentang Pengubahan Undang-Undang Pajak Bangsa Asing (Undang-Undang No. 74 Tahun 1958)
Identitas hukum
No. 87 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 74 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 74 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 16 Tahun 1957 Tentang Pajak Bangsa Asing (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 63)" Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 74 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 76 Tahun 1958
Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 64)" Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 76 Tahun 1958 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat No. 17 Tahun 1957 Tentang Kenaikan Tarip Cukai Atas Bir, Gula, Saccharin Dan Sebagainya Dan Kenaikan Bea Masuk Atas Bir (Lembaran-Negara Tahun 1957 No. 64)" Seb...
Identitas hukum
No. 76 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 78 Tahun 1958
Penanaman Modal Asing
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing
Identitas hukum
No. 78 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 79 Tahun 1958
Perkumpulan Koperasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 79 Tahun 1958 tentang Perkumpulan Koperasi
Identitas hukum
No. 79 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 80 Tahun 1958
Dewan Perancang Nasional
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 80 Tahun 1958 tentang Dewan Perancang Nasional
Identitas hukum
No. 80 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 26 Tahun 1957
Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Identitas hukum
No. 26 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
27 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 25 Tahun 1957
Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1957 tentang Persetujuan Negara Republik Indonesia Terhadap Anggaran Dasar dari Badan Tenaga Atom Internasional
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
22 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 72 Tahun 1957
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 72 Tahun 1957 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1955 Tentang Penjualan Rumah-Rumah Negeri Kepada Pegawai Negeri Sebagai Undang-Undang
Identitas hukum
No. 72 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Nov 1957
Undang-undang (UU)
No. 68 Tahun 1957
Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1957 tentang Persetujuan Perjanjian Persahabatan Antara Negara Republik Indonesia dan Kerajaan Afghanistan
Identitas hukum
No. 68 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Nov 1957
Undang-undang (UU)
No. 69 Tahun 1957
Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 69 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan dan Pendidikan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik India
Identitas hukum
No. 69 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Nov 1957
Undang-undang (UU)
No. 70 Tahun 1957
Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 70 Tahun 1957 tentang Persetujuan Kebudayaan Antara Negara-Negara Republik Indonesia dan Republik Mesir
Identitas hukum
No. 70 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Nov 1957
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 1957
Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Apr 1957
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 1957
Pemasukan Anggaran Belanja Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1957 tentang Pemasukan Anggaran Belanja Negara
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 1957
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Apr 1957
