Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 981–1,000 dari 1,287 dokumen.
Halaman 50 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 68 Tahun 1958
Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 68 Tahun 1958 tentang Persetujuan Konvensi Hak-Hak Politik Kaum Wanita
Identitas hukum
No. 68 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 59 Tahun 1958
Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 1958 tentang Ikut-Serta Negara Republik Indonesia Dalam Seluruh Konpensi Jenewa Tanggal 12 Agustus 1949
Identitas hukum
No. 59 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
04 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 25 Tahun 1958
Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian I (Pemerintah Agung dan Badan-badan Pemerintahan Tertinggi) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 26 Tahun 1958
Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian II (Kementerian Luar Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 26 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 27 Tahun 1958
Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian III (Kementerian Dalam Negeri) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 27 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 28 Tahun 1958
Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian IIIA (Kementerian Agraria) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 28 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 29 Tahun 1958
Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian IV (Kementerian Keuangan) dari Anggaran Republik Indonesia untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 29 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 30 Tahun 1958
Penetapan Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungan MengenaiPerusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian IVA (Urusan Penyelenggaraan Keuangan dan Perhitungan-Perhitungan MengenaiPerusahaan-Perusahaan dan Jawatan-Jawatan (Pemerintah) yang Mempunyai Pengurus Sendiri) dari Anggaran R...
Identitas hukum
No. 30 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 31 Tahun 1958
Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian VA (Kementerian Pertanian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 31 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 32 Tahun 1958
Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian VB (Kementerian Perekonomian) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 32 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 33 Tahun 1958
Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 33 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian VI (Kementerian Pertahanan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 33 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 34 Tahun 1958
Penetpan Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 1958 tentang Penetpan Bagian VII (Kementerian Kehakiman) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 34 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 35 Tahun 1958
Penetapan Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian VIIIA (Kementerian Perhubungan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 35 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 36 Tahun 1958
Penetapan Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 36 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian VIIIB (Kementerian Perhubungan-Jawatan Pengawasan Pelayaran) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 36 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 37 Tahun 1958
Penetapan bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian IX (Kementerian Penerangan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 37 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 39 Tahun 1958
Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 39 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian XI (Kementerian Kesehatan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 39 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 38 Tahun 1958
Penetapan bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 38 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian X (Kementerian Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 38 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 40 Tahun 1958
Penetapan bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 40 Tahun 1958 tentang Penetapan bagian XII (Kementerian Sosial) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 40 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 41 Tahun 1958
Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 41 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian XIII (Kementerian Perburuhan) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 41 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 42 Tahun 1958
Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 42 Tahun 1958 tentang Penetapan Bagian XIV (Kementerian Agama) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun Dinas 1955
Identitas hukum
No. 42 • Tahun 1958
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 2026
