Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 81–100 dari 1,287 dokumen.
Halaman 5 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 56 Tahun 2024
Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat
Identitas hukum
No. 56 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 57 Tahun 2024
Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat
Identitas hukum
No. 57 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 58 Tahun 2024
Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat
Identitas hukum
No. 58 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 61 Tahun 2024
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara
Identitas hukum
No. 61 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 62 Tahun 2024
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025
Identitas hukum
No. 62 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 63 Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentan Keimigrasian
Identitas hukum
No. 63 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 64 Tahun 2024
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 64 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden
Identitas hukum
No. 64 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 65 Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 65 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten
Identitas hukum
No. 65 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 66 Tahun 2024
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 66 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
Identitas hukum
No. 66 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 72 Tahun 2024
Kabupaten Badung di Provinsi Bali
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 72 Tahun 2024 tentang Kabupaten Badung di Provinsi Bali
Identitas hukum
No. 72 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 73 Tahun 2024
Kabupaten Bangli di Provinsi Bali
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 73 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bangli di Provinsi Bali
Identitas hukum
No. 73 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 74 Tahun 2024
Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali
Identitas hukum
No. 74 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 75 Tahun 2024
Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 75 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gianyar di Provinsi Bali
Identitas hukum
No. 75 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 77 Tahun 2024
Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali
Identitas hukum
No. 77 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 78 Tahun 2024
Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 78 Tahun 2024 tentang Kabupaten Klungkung di Provinsi Bali
Identitas hukum
No. 78 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 79 Tahun 2024
Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 79 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tabanan di Provinsi Bali
Identitas hukum
No. 79 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 80 Tahun 2024
Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 80 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Identitas hukum
No. 80 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 81 Tahun 2024
Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kabupaten Dompu di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Identitas hukum
No. 81 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 82 Tahun 2024
Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 82 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Identitas hukum
No. 82 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 83 Tahun 2024
Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 83 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lombok Tengah di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Identitas hukum
No. 83 • Tahun 2024
Tempat
Jakarta
