Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 901–920 dari 1,287 dokumen.
Halaman 46 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1962
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 8) Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1962 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1962, Tentang Pemanggilan dan Pengerahan Warga Negara Dalam Rangka Mobilisasi Umum Untuk Kepentingan Keamnan dan Pertahanan Ne...
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Sep 1962
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1962
Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Cekoslovakia
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Jun 1962
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1962
Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1962 tentang Pembuatan Perjanjian Persahabatan Dan Kerja-Sama Antara Republik Indonesia Dan Republik Rakyat Hongaria
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Jun 1962
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1962
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1962
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1962 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1962
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Jun 1962
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1962
Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan Undang-Undang Perusahaan Indonesia dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1962
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Jun 1962
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1962
Karantina Laut
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1962 tentang Karantina Laut
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1962
Karantina Udara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1962
Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan Dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tambahan Dari Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1962
Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Tambahan Bagian-Bagian Perusahaan Negara Berdasarkan I.B.W. Dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun 1960
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1962
Perusahaan Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1962
Wabah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1962
Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1962 tentang Hygne Usaha-Usaha Bagi Umum
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1962
Bank Pembangunan Swasta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1962 tentang Bank Pembangunan Swasta
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1962
Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 1962
Perubahan/Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Tahun 1961
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1962 tentang Perubahan/Penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Tahun 1961
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1962
Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1961
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1962 tentang Penetapan Anggaran Bagian-Bagian Perusahaan Negara I.B.W. dari Anggaran Negara Republik Indonesia Untuk Tahun 1961
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1962
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 1961
Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1961
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Sep 1961
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1961
Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1961 tentang Persetujuan atas Tiga Konvensi Jenewa Tahun 1958 Mengenai Hukum Laut
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1961
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Sep 1961
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 1961
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepegawaian
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1961
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jul 1961
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1961
Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1961 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1952 Tentang Hak Mengangkat dan Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1961
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Jul 1961
