Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 861–880 dari 1,287 dokumen.
Halaman 44 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 28 Tahun 1964
Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 1964 tentang Pengecualian Beberapa Macam Penyusutan-Penyusutan Dan Pengeluaran-Pengeluaran Tertentu Dari Laba Perusahaan
Identitas hukum
No. 28 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1964
Undang-undang (UU)
No. 29 Tahun 1964
Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 1964 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Pembangunan Tahunan 1964
Identitas hukum
No. 29 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1964
Undang-undang (UU)
No. 30 Tahun 1964
Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 1964 tentang Pengeluaran Pinjaman Obligasi Konfrontasi Tahun 1964
Identitas hukum
No. 30 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1964
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1964
Larangan Penarikan Cek Kosong
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Sep 1964
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1964
Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1964 tentang Pemutusan Hubungan Kerja Di Perusahaan Swasta
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Sep 1964
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 1964
Bagi Hasil Perikanan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Sep 1964
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1964
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Palembang Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan Dan Di Jakarta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Palembang Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan Dan Di Jakarta
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Sep 1964
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1964
Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
27 Jun 1964
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1964
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1963 Tentang Surat Hutang Landreform (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 63) Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
16 Jun 1964
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1964
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang No. 6 Tahun1963 Tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 66) Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
04 Jun 1964
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1964
Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 NO. 40) Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1964 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang No. 6 tahun 1962 tentang Pokok-Pokok Perumahan (Lembaran Negara Tahun 1962 NO. 40) Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1964
Bank Tabungan Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1964 tentang Bank Tabungan Negara
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1964
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 70), Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 16 tahun 1962 tentang Sumbangan Wajib Istimewa Tahun 1962 Atas Bahan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1962 No. 70), Menjadi Undang-Undan...
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1964
Gerakan Sukarelawan Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1964 tentang Gerakan Sukarelawan Indonesia
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1964
Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1964 tentang Pernyataan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya Tetap Sebagai Ibu Kota Negera Republik Indonesia Dengan Nama Jakarta
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 1964
Wajib Kerja Tenaga Paramedis
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1964 tentang Wajib Kerja Tenaga Paramedis
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1964
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 1964
Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 PRP. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Undang-Undang No. 38 PRP. Tahun 1960, Tentang Penggunaan Dan Penetapan Luas Tanah Untuk Tanaman-Tanaman Tertentu
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 1964
Pengadilan Landreforem
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1964 tentang Pengadilan Landreforem
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 32 Tahun 1964
Peraturan Lalu-Lintas Devisa
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu-Lintas Devisa
Identitas hukum
No. 32 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
