Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 841–860 dari 1,287 dokumen.
Halaman 43 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumat...
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Jun 1965
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Jun 1965
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1965
Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang Dengan Mengubah Undang-Undang No.7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Utara
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Jun 1965
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 31) menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 5 tahun 1962 tentang Perubahan Undang-Undang No. 2 Prp Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 31) menjadi Unda...
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Jun 1965
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1962, tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44) Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 10 tahun 1962, tentang Pencabutan Undang-Undang Krisis Impor 1933 (Lembaran-Negara Tahun 1962 No. 44) Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Jun 1965
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1965
Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Apr 1965
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Denpasar Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Denpasar Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1965
Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1965
Perkoperasian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 1965
Veteran Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1965 tentang Veteran Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 1965
Pencabutan Undang-Undang No. 78 TAHUN 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 PRP TAHUN 1960 (Lembaran-Negara Tahun 1960 No. 42)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 78 TAHUN 1958 Tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran-Negara Tahun 1958, No. 138) Yang Telah Diubah Dan Ditambah Dengan Undang-Undang No. 15 PRP TAHUN 1960 (Lembara...
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1965
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1965 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6 Tahun 1964, Tentang Pembentukan Badan Pemeriksa Keuangan (Lembaran-Negara Tahun 1964 No. 41) Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 1965
Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1965 tentang Anggaran Moneter Tahun-Anggaran 1966
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 31 Tahun 1964
Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Tenaga Atom
Identitas hukum
No. 31 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Nov 1964
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 1964
Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1964
Undang-undang (UU)
No. 23 Tahun 1964
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1964
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 1964
Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1964 tentang Perubahan Dan Tambahan Ordonansi Pajak Kekayaan 1932
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1964
Undang-undang (UU)
No. 25 Tahun 1964
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Aturan Bea Meterai 1921
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1964
Undang-undang (UU)
No. 26 Tahun 1964
Pemberian Perangsang Penanaman Modal
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 1964 tentang Pemberian Perangsang Penanaman Modal
Identitas hukum
No. 26 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1964
Undang-undang (UU)
No. 27 Tahun 1964
Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 1964 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Perseroan/Pajak Pendapatan
Identitas hukum
No. 27 • Tahun 1964
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 1964
