Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 821–840 dari 1,287 dokumen.
Halaman 42 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1966
Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Republik Indonesia Dalam Bank Pembangunan Asia (Asian Devolepment Bank)
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Nov 1966
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1966
Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1966 tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam Dana Moneter Inernasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruct...
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Nov 1966
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1966
Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1966 tentang Pemberian Pensiun, Tunjangan Bersifat Pensiun dan Tunjangan Kepada Militer Sukarela
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Nov 1966
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1966
Hygiene
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1966 tentang Hygiene
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
11 Jun 1966
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1966
Kesehatan Djiwa
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1966 tentang Kesehatan Djiwa
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
11 Jun 1966
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1966
Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reconstruction And Development)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1966 tentang Penarikan Diri Republik Indonesia dari Keanggotaan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund) dan Bank Internasional Untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (International Bank For Reco...
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1966
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Ambon dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Makasar
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1966
Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1966 tentang Persetujuan-Persetujuan Untuk Menormalisasi Hubungan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1966
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1966
Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1966 tentang Penetapan Anggaran Induk Beserta Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1965
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1966
Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1966 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Anggaran Moneter Tahun 1966
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1966
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1966 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Bukit Tinggi Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Medan
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
24 Nov 1965
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 1965
Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banjarmasin Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1965 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Di Banjarmasin Dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi Di Surabaya
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
22 Sep 1965
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 1965
Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Sep 1965
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1965
Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Sep 1965
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin Dan Derah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 tah...
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Jul 1965
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1965
Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Jul 1965
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1965
Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Jun 1965
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1965
Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1956, Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1965
Tempat
Jakarta
Tanggal
14 Jun 1965
