Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 801–820 dari 1,287 dokumen.
Halaman 41 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 1968
Bank Ekspor Impor Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 1968 tentang Bank Ekspor Impor Indonesia
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 23 Tahun 1968
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda Kehormatan Bintang Kartika Eka Pakci Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 1968 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1968 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 2858) Tanda...
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 1968
Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 25 Tahun 1968
Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1968 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai Penetapan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1967
Pembentukan Propinsi Bengkulu
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Sep 1967
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Jul 1967
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1967
Penanaman Modal Asing
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1967
Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966 No. 36).
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1967 tentang Perubahan Undang-Undang No. 9 tahun 1966, tentang Keanggotaan Kembali Republik Indonesia Dalam International Monetary Fund dan Bank For Reconstruction and development (Lembaran-Negara Tahun 1966...
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1967
Dewan Pertimbangan Agung
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1967
Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1967
Veteran Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1967 tentang Veteran Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1967
Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Tata Cara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan 1925
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1967
Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1967 tentang Perubahan dan Tambahan Atas Perubahan dan Tambahan Anggaran Moneter Tahun Anggaran 1966
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1967
Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perkoperasian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1967
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 1968
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1967
Pokok-Pokok Perbankan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1967
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1966
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1966 tentang Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong Menjelang Pemilihan Umum
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Nov 1966
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1966
Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1966 tentang Persetujuan antara Pemerintah Kerajaan Belanda dan Pemerintah Republik Indonesia Tenang Soal-Soal Keuangan
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1966
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Nov 1966
