Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 781–800 dari 1,287 dokumen.
Halaman 40 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1968
Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1962 tentang Wabah
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
16 Jul 1968
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1968
Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 Sebagaimana Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1968 tentang Perubahan dan Tambahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1967 Sebagaimana Ditetapkan Dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1966
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
16 Jul 1968
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1968
Penanaman Modal Dalam Negeri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
03 Jul 1968
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1968
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang No.14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jun 1968
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1968
Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jun 1968
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1968
Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1968 tentang Keanggotaan Republik Indonesia pada International Development Association
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jun 1968
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1968
Perobahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1968 tentang Perobahan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang No. 13 tahun 1967 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1968 (L.N. Tahun 1967 No. 33)
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1968
Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1968 tentang Perobahan/Tambahan Undang-Undang Pajak Penjualan 1951
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1968
Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1968 tentang Perubahan Pasal 7 Indische Comptabiliteitswet (STBL. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 drt. 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 6)
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1968
Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1968 tentang Penyerahan Pajak-Pajak Negara: Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bangsa Asing dan Pajak Radio Kepada Daerah
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1968
Charter of The Southeast Asian Ministers of Education Organization
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1968 tentang Charter of The Southeast Asian Ministers of Education Organization
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1968
Bank Sentral
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 1968
Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 1968 tentang Tanda Kehormatan Bintang "Jalasena"
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 1968
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 1968 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Peralihan Triwulan I Tahun 1969
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 1968
Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 1968
Bank Negara Indonesia 1946
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 1968 tentang Bank Negara Indonesia 1946
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 1968
Bank Dagang Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 1968 tentang Bank Dagang Negara
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 1968
Bank Bumi Daya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 1968 tentang Bank Bumi Daya
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 1968
Bank Tabungan Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 1968 tentang Bank Tabungan Negara
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 1968
Bank Rakyat Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 1968 tentang Bank Rakyat Indonesia
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 1968
Tempat
Jakarta
