Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 741–760 dari 1,287 dokumen.
Halaman 38 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1971
Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan Antara Republik Indonesia dan Malaysia
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1971
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1971 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Malaysia Tentang Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara Di Selat Malaka
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1971
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1971
Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan Penambahan atas Ketentuan Pasal 54 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1971
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1971 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1971
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1971 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1971
Ketentuan Pokok Kearsipan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1971 tentang Pencabutan Undang-Undang No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1971
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1971 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1971 tentang Tanda Kehormatan Bintang Yudha Dharma Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1970
Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Nov 1970
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1970
Penghapusan Pengadilan Landreform
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1970 tentang Penghapusan Pengadilan Landreform
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Tanggal
31 Jul 1970
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1970
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1970 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1969/1970
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jul 1970
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1970
Keselamatan Kerja
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1970
Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pencabutan Peraturan Presiden No. 2 Tahun 1959 tentang Larangan Keanggotaan Partai Politik bagi Pejabat Negeri Warga Negara Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1970
Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Daerah Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1970
Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1970 tentang Pembentukan Daerah Perdagangan Bebas dengan Pelabuhan Bebas Sabang
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1970
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1970 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1970/1971
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Perseroan 1925
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Pendapatan 1944
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1970
Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Ordonansi Pajak Dividen 1959 Undang-Undang. Pajak dividen 1959. Perubahan dan Tambahan
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1970
Tempat
Jakarta
