Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 721–740 dari 1,287 dokumen.
Halaman 37 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1974
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1974
Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1974 tentang Perubahan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971(Lembaran-Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 76, Tambahan Lembaran-Negara Republik Indonesia Nomor 2971)
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1974
Pengairan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1973
Badan Pemeriksa Keuangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Tanggal
16 Jul 1973
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1973
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1972/1973
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1973 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 1972/1973
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Jun 1973
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1973
Landas Kontinen Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1973
Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1973 tentang Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Terhadap Perubahan Pasal VI Anggaran Dasar Badan Tenaga Atom Internasional
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1973
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1973 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1973
Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Indonesia dan Australia Mengenai Garis-Garis Batas Tertentu antara Indonesia dan Papua New Guinea
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1973
Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1973 tentang Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik Singapura Mengenai Penetapan Garis Batas Laut Wilayah Kedua Negara di Selat Singapura
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1973
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1972
Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia yang Berbentuk Bintang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1972 tentang Perubahan dan Tambahan Ketentuan Mengenai Beberapa Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia Yang Berbentuk Bintang dan Tentang Urutan Derajat/Tingkat Jenis Tanda Kehormatan Republik Indonesia y...
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Tanggal
09 Nov 1972
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1972
Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Jul 1972
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1972
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1972 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1971/1972
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Tanggal
13 Jun 1972
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1972
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1972 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1972/1973
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1972
Perhitungan Anggaran Tahun 1968
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1968
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1972
Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1972 tentang Perhitungan Anggaran Peralihan Triwulan I Tahun 1969
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1972
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1971
Perhitungan Anggaran Tahun 1967
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1971 tentang Perhitungan Anggaran Tahun 1967
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Tanggal
24 Sep 1971
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1971
Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1971 tentang Perjanjian Persahabatan antara Republik Indonesia dan Kerajaan Saudi Arabia
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Sep 1971
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1971
Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1971 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang No. 9 Tahun 1953 tentang Pemberian Tunjangan yang Bersifat Pensiun Kepada Bekas Ketua Dan Bekas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Sep 1971
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1971
Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1971
Tempat
Jakarta
Tanggal
15 Sep 1971
