Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 701–720 dari 1,287 dokumen.
Halaman 36 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1976
Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1976 tentang Pengesahan Penyatuan Timor-Timur ke Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Timor-Timur
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jul 1976
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1976
Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama di Asia Tenggara
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
21 Jun 1976
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1976
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Jun 1976
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1976
Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian Dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan, dan Kejahatan Ter...
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
27 Apr 1976
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1976
Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Apr 1976
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1976
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1976 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tokyo 1963, Konvensi The Hague 1970, dan Konvensi Montreal 1971
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1975
Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Angota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Tanggal
24 Nov 1975
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1975
Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1975 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Tanggal
24 Nov 1975
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1975
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1975 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Tanggal
16 Jun 1975
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1975
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1975 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1975
Partai Politik dan Golongan Karya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1975
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1974
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Nov 1974
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1974
Penertiban Perjudian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Nov 1974
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1974
Pokok- Pokok Kepegawaian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Nov 1974
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1974
Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Jul 1974
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1974
Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
04 Jun 1974
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1974
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1974 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1973/1974
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Tanggal
03 Jun 1974
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1974
Perkawinan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1974
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1974
Tempat
Jakarta
