Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 681–700 dari 1,287 dokumen.
Halaman 35 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 1980
Jalan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 1980
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1979
Kesejahteraan Anak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1979
Tempat
Jakarta
Tanggal
23 Jul 1979
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1979
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1979 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1979
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Jun 1979
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1979
Ekstradisi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1979
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1979
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1979 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1979/1980
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1979
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1979
Pemerintahan Desa
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1979
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 1978
Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 1978 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Jul 1978
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 1978
Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 1978 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Jun 1978
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1978
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1978 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1978/1979
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1978
Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Thailand tentang Ekstradisi
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 1978
Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Pontianak dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Jakarta
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 1978
Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 1978 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kupang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Denpasar
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 1978
Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden Serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1978
Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Pencegahan Penyebaran Senjata-Senjata Nuklir
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1978
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 1977
Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 1977 tentang Tambahan dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1976/1977
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 1977
Tempat
Jakarta
Tanggal
30 Jun 1977
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 1977
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1977 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1977/1978
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 1977
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Telekomunikasi Internasional (International Telecommunication Convention) Malaga-Torremolinos, 1973
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
22 Nov 1976
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 1976
Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 Beserta Protokol yang Mengubahnya
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Jul 1976
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 1976
Narkotika
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Jul 1976
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 1976
Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dan Republik Philippina Serta Protokol
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 1976
Tempat
Jakarta
Tanggal
26 Jul 1976
