Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
396
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 21–40 dari 396 dokumen.
Halaman 2 dari 20
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 6 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 7 Tahun 2025
Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Tahun 2025
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 8 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 9 Tahun 2025
Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha dalam Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi pada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 10 Tahun 2025
Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 11 Tahun 2025
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 12 Tahun 2025
Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Industropolis Batang
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 15 Tahun 2025
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Biro Klasifikasi Indonesia untuk Pendirian Holding Operasional
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 16 Tahun 2025
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia pada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 17 Tahun 2025
Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Dalam Pelindungan Anak
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 20 Tahun 2025
Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2025 tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 21 Tahun 2025
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Luar Negeri
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 22 Tahun 2025
Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer Tinggi IV Balikpapan dan Pengadilan Militer Tinggi V Makassar
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 23 Tahun 2025
Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2025 tentang Pembentukan Pengadilan Militer I-03 Pekanbaru, Pengadilan Militer V-18 Kendari, dan Pengadilan Militer V-21 Manokwari
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 24 Tahun 2025
Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025 tentang Penanganan Secara Khusus dan Pemberian Penghargaan bagi Saksi Pelaku
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 35 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia
Identitas hukum
No. 35 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 34 Tahun 2025
Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pengelolaan Aset Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara
Identitas hukum
No. 34 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 46 Tahun 2025
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua
Identitas hukum
No. 46 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 49 Tahun 2025
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan
Identitas hukum
No. 49 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 50 Tahun 2025
Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi Peserta Bukan Penerima Upah
Identitas hukum
No. 50 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
