Database Peraturan

Database Peraturan

Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.

Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Contoh: UU 12 2011, Perpres, APBD, Kementerian, Jawa Barat.
Reset
Filter pencarian

Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.

Database Peraturan

Hasil peraturan

Menampilkan 341–360 dari 1,287 dokumen.

Halaman 18 dari 65
Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2002

Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar Di Provinsi Jawa Barat
Identitas hukum No. 27 • Tahun 2002 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2002

Bangunan Gedung

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Identitas hukum No. 28 • Tahun 2002 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 2002

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2002 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2003
Identitas hukum No. 29 • Tahun 2002 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2002

Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Identitas hukum No. 30 • Tahun 2002 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2002

Partai Politik

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik
Identitas hukum No. 31 • Tahun 2002 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2002

Penyiaran

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
Identitas hukum No. 32 • Tahun 2002 Tempat Jakarta
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lhokseumawe

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe
Identitas hukum No. 2 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 2001

Pembentukan Kota Langsa

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa
Identitas hukum No. 3 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 2001

Pembentukan Kota Padang Sidempuan

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan
Identitas hukum No. 4 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 2001

Pembentukan Kota Tanjung Pinang

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjung Pinang
Identitas hukum No. 5 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2001

Pembentukan Kota Prabumulih

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Prabumulih
Identitas hukum No. 6 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2001

Pembentukan Kota Lubuk Linggau

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau
Identitas hukum No. 7 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 8 Tahun 2001

Pembentukan Kota Pagar Alam

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
Identitas hukum No. 8 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2001

Pembentukan Kota Cimahi

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
Identitas hukum No. 9 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 2001

Pembentukan Kota Tasikmalaya

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya
Identitas hukum No. 10 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2001

Pembentukan Kota Batu

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu
Identitas hukum No. 11 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2001

Pembentukan Kota Singkawang

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang
Identitas hukum No. 12 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2001

Pembentukan Kota Bau-Bau

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau
Identitas hukum No. 13 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Jun 2026
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 22 Tahun 2001

Minyak dan Gas Bumi

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi
Identitas hukum No. 22 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 23 Nov 2001
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2001

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Instansi Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Identitas hukum No. 20 • Tahun 2001 Tempat Jakarta Tanggal 21 Nov 2001
Instansi / wilayah
Indonesia, Pemerintah Pusat • Jakarta
Sumber resmi
Butuh Bantuan?
Live Chat Login untuk mulai Live Chat.
Masuk untuk menggunakan Live Chat
Live Chat hanya tersedia untuk pengguna yang sudah login agar riwayat percakapan tersimpan dan aman.
WhatsApp
Chat cepat via WhatsApp.
Email
Kirim email ke admin untuk kebutuhan formal.
Pusat Bantuan
Cek panduan singkat dan informasi layanan.