Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 321–340 dari 1,287 dokumen.
Halaman 17 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 2002
Tindak Pidana Pencucian Uang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
17 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 2002
Pengadilan Pajak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, dan Kabupaten Aceh Tamiang, Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Dan Kabupaten Barito Timur Di Prov...
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Di Provinsi Sumatera Selatan
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara Di Provinsi Kalimantan Timur
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Talaud Di Provinsi Sulawesi Utara
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote-Ndao Di Provinsi Nusa Tenggara Timur
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 2002
Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa Dan Kota Palopo Di Provinsi Sulawesi Selatan
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 2002
Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman Di Provinsi Sumatera Barat
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 2002
Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Apr 2002
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 2002
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2001
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 2002
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 2002
Pertahanan Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 2002
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2002
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 2002
Grasi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 23 Tahun 2002
Perlindungan Anak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 2002
Surat Utang Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 25 Tahun 2002
Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 2002
Tempat
Jakarta
