Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 281–300 dari 1,287 dokumen.
Halaman 15 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 2009
Pertambangan Mineral dan Batubara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 2009
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 2009
Kepariwisataan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 2009
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 2009
Penerbangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2009
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 34 Tahun 2004
Tentara Nasional Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Identitas hukum
No. 34 • Tahun 2004
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 2003
Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Tanggal
31 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 23 Tahun 2003
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Tanggal
31 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 21 Tahun 2003
Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 21 Tahun 2003 tentang Pengesahan ILO Convention No. 81 Concerning Labour Inspection In Industry And Commerce (Konvensi ILO No. 81 mengenai Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan
Identitas hukum
No. 21 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 20 Tahun 2003
Sistem Pendidikan Nasional
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Identitas hukum
No. 20 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 2003
Badan Usaha Milik Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Jun 2026
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 2003
Keuangan Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Apr 2003
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 2003
Advokat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Tanggal
05 Apr 2003
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 2003
Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 2003
Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabu...
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 2003
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 2003
Ketenagakerjaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 2003
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2003 tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 2001
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 2003
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 24 Tahun 2003
Mahkamah Konstitusi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
Identitas hukum
No. 24 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 25 Tahun 2003
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang
Identitas hukum
No. 25 • Tahun 2003
Tempat
Jakarta
