Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
396
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 221–240 dari 396 dokumen.
Halaman 12 dari 20
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 70 Tahun 2021
Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai
Identitas hukum
No. 70 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Jun 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 69 Tahun 2021
Kawasan Ekonomi Khusus Lido
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Lido
Identitas hukum
No. 69 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
16 Jun 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 67 Tahun 2021
Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 67 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Batam Aero Technic
Identitas hukum
No. 67 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Jun 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 68 Tahun 2021
Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Nongsa
Identitas hukum
No. 68 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
08 Jun 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 114 Tahun 2021
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Padang
Identitas hukum
No. 114 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 115 Tahun 2021
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang
Identitas hukum
No. 115 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
25 Nov 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 112 Tahun 2021
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 112 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia
Identitas hukum
No. 112 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Nov 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 113 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 113 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1976 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) "Dana Reksa"
Identitas hukum
No. 113 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
10 Nov 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 100 Tahun 2021
Konsultan Kekayaan Intelektual
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 100 Tahun 2021 tentang Konsultan Kekayaan Intelektual
Identitas hukum
No. 100 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
27 Sep 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 97 Tahun 2021
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bhanda Ghara Reksa ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Perdagangan Indonesia
Identitas hukum
No. 97 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
15 Sep 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 98 Tahun 2021
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertani ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sang Hyang Seri
Identitas hukum
No. 98 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
15 Sep 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 99 Tahun 2021
Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2021 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Nusantara ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perikanan Indonesia
Identitas hukum
No. 99 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
15 Sep 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 96 Tahun 2021
Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
Identitas hukum
No. 96 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
09 Sep 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 64 Tahun 2021
Badan Bank Tanah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah
Identitas hukum
No. 64 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
29 Apr 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 63 Tahun 2021
Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2021
Identitas hukum
No. 63 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Apr 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 62 Tahun 2021
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Identitas hukum
No. 62 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Apr 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 61 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Identitas hukum
No. 61 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
13 Apr 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 60 Tahun 2021
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Lembaga Administrasi Negara
Identitas hukum
No. 60 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
12 Apr 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 58 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai
Identitas hukum
No. 58 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Apr 2021
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 59 Tahun 2021
Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Identitas hukum
No. 59 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
06 Apr 2021
