Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 201–220 dari 1,287 dokumen.
Halaman 11 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 2022
Ibu Kota Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Utara
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Tengah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Tenggara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Selatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Barat
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Barat
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 2022
Provinsi Kalimantan Timur
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 2022
Keolahragaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 2022
Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 22 Tahun 2022
Pemasyarakatan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan
Identitas hukum
No. 22 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 23 Tahun 2022
Pendidikan dan Layanan Psikologi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi
Identitas hukum
No. 23 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 27 Tahun 2022
Pelindungan Data Pribadi
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi
Identitas hukum
No. 27 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 26 Tahun 2022
Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pertanggungiawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021
Identitas hukum
No. 26 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 29 Tahun 2022
Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya
Identitas hukum
No. 29 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 28 Tahun 2022
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023
Identitas hukum
No. 28 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 2021
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
19 Jul 2026
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 2021
Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Negara EFTA)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengesahan Comprehensive Economic Partnership Agreement Between The Republic of Indonesia and The EFTA States (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dan Negara-Neg...
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 2021
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 2021
Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
