Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
396
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 201–220 dari 396 dokumen.
Halaman 11 dari 20
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 48 Tahun 2022
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara TBK
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara TBK
Identitas hukum
No. 48 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 50 Tahun 2022
Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
Identitas hukum
No. 50 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 51 Tahun 2022
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Identitas hukum
No. 51 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 52 Tahun 2022
Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir
Identitas hukum
No. 52 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 53 Tahun 2022
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia
Identitas hukum
No. 53 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 54 Tahun 2022
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Perusahaan Umum (Perum) Pembangunan Perumahan Nasional
Identitas hukum
No. 54 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 57 Tahun 2022
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi oleh Kementerian Lain dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian
Identitas hukum
No. 57 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 55 Tahun 2022
Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
Identitas hukum
No. 55 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 56 Tahun 2022
Kekayaan Intelektual Komunal
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2022 tentang Kekayaan Intelektual Komunal
Identitas hukum
No. 56 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 58 Tahun 2022
Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2022 tentang Bentuk dan Tata Cara Pelaksanaan Pidana dan Tindakan terhadap Anak
Identitas hukum
No. 58 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 59 Tahun 2022
Perkotaan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2022 tentang Perkotaan
Identitas hukum
No. 59 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 60 Tahun 2022
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya
Identitas hukum
No. 60 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 61 Tahun 2022
Penambahan Modal Badan Bank Tanah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penambahan Modal Badan Bank Tanah
Identitas hukum
No. 61 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 62 Tahun 2022
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 62 Tahun 2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kereta Api Indonesia
Identitas hukum
No. 62 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 63 Tahun 2022
Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 63 Tahun 2022 tentang Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara melalui Penerbitan Saham Baru pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia Tbk
Identitas hukum
No. 63 • Tahun 2022
Tempat
Jakarta
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 76 Tahun 2021
Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Tidak Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Perikanan Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Identitas hukum
No. 76 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
13 Jul 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 73 Tahun 2021
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk
Identitas hukum
No. 73 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
02 Jul 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 74 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2019 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Berupa Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Identitas hukum
No. 74 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
02 Jul 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 72 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Survai Udara (Penas) Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Identitas hukum
No. 72 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
01 Jul 2026
Peraturan Pemerintah (PP)
No. 71 Tahun 2021
Kawasan Ekonomi Khusus Gresik
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Gresik
Identitas hukum
No. 71 • Tahun 2021
Tempat
Jakarta
Tanggal
28 Jun 2026
