Database Peraturan
Database Peraturan
Telusuri peraturan berdasarkan nomor, judul, jenis, instansi, wilayah, atau kata kunci dengan tampilan yang lebih cepat dipindai.
Total basis data
18,835
Koleksi peraturan lokal yang disiapkan agar pencarian lebih cepat dan stabil.
Hasil pencarian
1,287
1 filter aktif
Dokumen terbaru
31 Jul 2026
Tanggal dokumen terbaru yang sudah masuk indeks lokal.
Filter pencarian
Database Peraturan
Jalur cepat
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Filter pencarian
Gunakan filter untuk mempersempit hasil, lalu buka detail atau unduh dokumen resmi.
Database Peraturan
Hasil peraturan
Menampilkan 1–20 dari 1,287 dokumen.
Halaman 1 dari 65
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 2026
Penyesuaian Pidana
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2026
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 15 Tahun 2025
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2025 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024
Identitas hukum
No. 15 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Tanggal
18 Sep 2025
Undang-undang (UU)
No. 14 Tahun 2025
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Ibadah Haji dan Umrah
Identitas hukum
No. 14 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Tanggal
04 Sep 2025
Undang-undang (UU)
No. 2 Tahun 2025
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Identitas hukum
No. 2 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 3 Tahun 2025
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Identitas hukum
No. 3 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 4 Tahun 2025
Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kabupaten Gorontalo di Provinsi Gorontalo
Identitas hukum
No. 4 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 5 Tahun 2025
Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 2025 tentang Kota Gorontalo di Provinsi Gorontalo
Identitas hukum
No. 5 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 6 Tahun 2025
Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2025 tentang Kabupaten Buton di Provinsi Sulawesi Tenggara
Identitas hukum
No. 6 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 7 Tahun 2025
Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara
Identitas hukum
No. 7 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 8 Tahun 2025
Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara
Identitas hukum
No. 8 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 9 Tahun 2025
Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kabupaten Muna di Provinsi Sulawesi Tenggara
Identitas hukum
No. 9 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 10 Tahun 2025
Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2025 tentang Kabupaten Bolaang Mongondow di Provinsi Sulawesi Utara
Identitas hukum
No. 10 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 11 Tahun 2025
Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara
Identitas hukum
No. 11 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 12 Tahun 2025
Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Kabupaten Minahasa di Provinsi Sulawesi Utara
Identitas hukum
No. 12 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 13 Tahun 2025
Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Kota Manado di Provinsi Sulawesi Utara
Identitas hukum
No. 13 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 1 Tahun 2025
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Identitas hukum
No. 1 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 16 Tahun 2025
Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
Identitas hukum
No. 16 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 17 Tahun 2025
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2026
Identitas hukum
No. 17 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 18 Tahun 2025
Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
Identitas hukum
No. 18 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
Undang-undang (UU)
No. 19 Tahun 2025
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition)
Instansi
Indonesia, Pemerintah Pusat
Status hukum
Berlaku
Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun 2025 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Federasi Rusia tentang Ekstradisi (Treaty between the Republic of Indonesia and the Russian Federation on Extradition)
Identitas hukum
No. 19 • Tahun 2025
Tempat
Jakarta
